Jakarta.ARD-NEWS..COM – Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, mengkritik keras tata kelola pemerintahan era Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai praktik korupsi masih marak dan sejumlah program strategis pemerintah tidak tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Bilung dalam diskusi di Cafe Diskusi, Menteng, Jakarta, Jumat (18/7/2026).
“Kepercayaan publik diuji. Ada praktik korupsi, penegakan hukum tidak konsisten, sampai program strategis yang menuai kritik. Ini warisan yang harus dibereskan,” ujar Bilung.
Ia menyebut pola pemerintahan tidak berubah meski terjadi pergantian pemimpin.
“Ganti presiden, ganti wajah, tapi polanya sama. Yang terjadi adalah pelanggengan. Korupsi jalan terus, hukum tumpul ke atas,” tegasnya.
*Evaluasi Program MBG, KMP, BGN*
Bilung menyoroti 3 program pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, anggaran MBG sangat besar namun rawan jadi proyek. KMP dinilai tidak jelas sasaran dan arahnya. Sementara BGN dianggap tidak perlu dibentuk.
“MBG memakan anggaran besar dan berpotensi jadi ladang korupsi. KMP tidak jelas untuk rakyat, sebaiknya dibubarkan. BGN juga tidak perlu dibentuk dan harus dibubarkan sekarang juga,” kata Bilung.
Ia mendesak Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri melakukan audit menyeluruh terhadap program MBG.
“Periksa semua pihak terkait Program MBG. Mulai dari elite politik, partai politik, tokoh relawan, para jenderal TNI-Polri, hingga Ketua MBG yang baru, Nanik Sudaryati Deyang,” desaknya.
Di akhir pernyataannya, Bilung meminta pemerintahan Prabowo melakukan evaluasi total terhadap seluruh program dan membuat kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(red)
