Yohanes Oci Diskusikan Program Unggulan Andra Soni di Ruang Rapat Gubernur Banten
Banten. ard-news.com- Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, terlibat dalam diskusi bersama Gubernur Banten Andra Soni di ruang rapat gubernur, Senin (7/9).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk penguatan delapan program prioritas dan ketahanan keluarga.
Dalam diskusi tersebut, Yohanes menekankan pentingnya memastikan program unggulan pemerintah agar berdampak positif pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya, implementasi kebijakan publik perlu dikawal melalui data, riset, dan evaluasi yang objektif. Pemerintah, kata Yohanes, membutuhkan mitra strategis dari kalangan akademisi dan lembaga kajian untuk melihat efektivitas program secara lebih independen.
“Program pemerintah harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi tidak diketahui perubahan apa yang terjadi setelah program tersebut berjalan,” ujar Yohanes Oci (07/09).
Ia menilai delapan program prioritas Gubernur Andra Soni menjadi ruang strategis untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Evaluasi dapat dilakukan terhadap kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, efektivitas implementasi kebijakan, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
Yohanes juga menyoroti pentingnya ketahanan keluarga sebagai bagian dari agenda pembangunan Banten. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus berkaitan dengan ketahanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Ketahanan keluarga bukan sekadar persoalan sosial. Ini bagian dari kebijakan pembangunan karena kualitas keluarga akan menentukan kualitas sumber daya manusia Banten dalam jangka panjang,” katanya.
Sebagai Direktur Eksekutif Puspolrindo, Yohanes mendorong agar ruang dialog antara pemerintah dan lembaga kajian terus diperkuat. Menurutnya, kebijakan publik membutuhkan perspektif yang kritis sekaligus konstruktif agar setiap program dapat dievaluasi secara terukur.
“Lembaga kajian harus berani masuk ke ruang kebijakan, bukan untuk menggantikan pemerintah, tetapi memberikan perspektif, data, dan rekomendasi agar kebijakan semakin tepat sasaran,” ujar Yohanes.
Ia berharap diskusi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kolaborasi yang lebih konkret, khususnya dalam kajian kebijakan, evaluasi program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.
Bagi Yohanes, keberhasilan delapan program prioritas Pemerintah Provinsi Banten pada akhirnya harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya serapan anggaran atau jumlah program yang selesai, tetapi apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, dan masa depan yang lebih kuat,” katanya.
