Revitalisasi Sekolah KBB Diduga Dikebiri – Kepsek Hanya Stempel, Miliaran Lari ke Bogor
BANDUNG BARAT ARD-NEWS.com– Bandungkita.id – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan skema swakelola diduga menyimpang jauh dari tujuan. Skema yang seharusnya memberdayakan Pokmas (Kelompok Masyarakat) sekolah dan ekonomi lokal, diduga kuat dimonopoli oleh satu jaringan suplier asal luar daerah.
Fakta di lapangan, Kepala Sekolah dan Ketua Komite yang tercatat sebagai pelaksana swakelola, mengaku hanya menjadi “penonton” dan alat stempel administrasi. Sementara seluruh kendali pekerjaan dikuasai pihak lain.
Dikeluhkan Kepsek: Dibebani Hukum, Tanpa Wewenang
Beberapa Kepsek dan Ketua Komite penerima bantuan revitalisasi mengeluh ke redaksi. Secara dokumen mereka bertanggung jawab penuh secara hukum, namun tidak punya kuasa menentukan material dan pekerja.
“Semua material datang sudah jadi. Kami hanya disuruh tanda tangan. Rangka baja, sampai tukangnya dikirim dari satu pintu, dari Bogor semua,” ujar salah satu Kepsek di wilayah Cililin yang minta identitasnya dirahasiakan karena takut.
Baja Diduga Non-SNI, Ekonomi Lokal Mati
Masalah lain, material rangka baja ringan yang dikirim ke sejumlah sekolah diindikasikan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Jika benar, ini mengancam keselamatan jangka panjang siswa.
Dampak ekonominya pun disorot. Perputaran dana pendidikan yang nilainya miliaran rupiah per sekolah, sama sekali tidak dirasakan pengusaha lokal.
“Anggaran pendidikan yang harusnya muter di KBB untuk dongkrak ekonomi lokal, ini malah diboyong habis ke Bogor. Pengusaha lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri. Dampak fiskalnya zonk untuk KBB,” tegas salah satu perwakilan suplier lokal KBB.
Jejak Suplier Tunggal dan Dugaan Afiliasi Politik
Aroma pengondisian menguat setelah mencuat dugaan suplier tunggal asal Bogor tersebut terafiliasi dengan jaringan pemborong yang terhubung dengan RJV, anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.*
Modus yang dipakai disebut sebagai “swakelola rasa kontraktor” – secara aturan swakelola, namun praktiknya dikerjakan layaknya kontraktor untuk menghindari tender terbuka.
Di lapangan, pengondisian diduga dikoordinir oleh jaringan lokal. Seorang sumber di lapangan menyebut semua pengadaan terpusat pada satu figur.
“Sadayana ti Pa Aji. Sadayana barang ti Pa Aji, dugi ka nu ngadamelna (Semua dari Pak Aji. Semua barang dari Pak Aji, sampai yang mengerjakannya juga orang-orangnya Pak Aji),” ungkap sumber di salah satu sekolah penerima.
Sistem ini membuat sekolah tidak punya pilihan selain menerima paket material dan pekerja yang dikirim, meski kualitasnya diragukan.
Bantahan Pihak Terkait
Menanggapi isu yang beredar, *Kamil Fitria* membantah keras adanya keterlibatan dirinya dalam pengondisian suplier maupun intervensi terhadap komite sekolah. Ia menyatakan tidak memiliki peran dalam pengaturan proyek tersebut.
Sementara itu, informasi lain menyebut seorang Tenaga Ahli RJV asal Garut diduga terlibat dalam akuisisi program ini yang mengatasnamakan RJV.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus mengumpulkan dokumen formil, bukti material di lapangan, dan akan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada *Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat* dan pihak terkait di DPR RI untuk mendapatkan klarifikasi komprehensif.(tim)
