Drama Kekonyolan Pejabat Bali: Gagal Pungut Rp150 Ribu, Sibuk Salahkan Imigrasi Soal Bule Nakal
DENPASAR, ARD-NEWS.COM – Di tengah membludaknya Wisatawan Asing (WNA) ke Bali, pejabat Bali ramai-ramai beretorika soal pentingnya pengetatan visa dan mendesak Imigrasi agar lebih selektif karena banyak bule nakal lolos.
Pernyataan itu dinilai sebagai drama paling konyol yang terjadi di Bandara Ngurah Rai oleh Sekretaris DPD ARUN Bali, A.A Gede Agung Aryawan, ST.
Menurutnya, logika pejabat Bali bobrok. Sibuk menyalahkan Imigrasi, tapi pintu pungutannya sendiri dibiarkan bolong.
Fakta Lapangan PWA Rp150 Ribu:
Berdasarkan penelusuran data resmi, Aryawan membeberkan fakta:
1. Sejak Perda No. 6 Tahun 2023 diberlakukan 14 Februari 2024, setiap WNA wajib membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150 ribu.
2. Hingga Desember 2024, dari total kunjungan 6,3 juta wisman, realisasi PWA baru *Rp317 Miliar. Artinya hanya 35-40% yang bayar.
3. Seharusnya potensi yang masuk *Rp945 Miliar hingga Rp1 Triliun. Artinya Rp600-700 Miliar menguap di Bandara Ngurah Rai.
4. Alasan klasik pejabat: “Belum ada auto scanner gate di bandara.
“Sebanyak 6,3 Juta bule masuk hanya 2,5 juta bayar. 3,8 Juta bule lolos gratis. Di Bandara Internasional, di pulau yang katanya mau jaga budaya,” timpal Aryawan, Jumat (10/10).
Pintu Sendiri Dibiarin Bolong 60%
Aryawan mempertanyakan, jika Imigrasi disebut bobrok dan meloloskan bule nakal, seharusnya Pemprov Bali paling ketat di pintu yang dikuasainya sendiri, yaitu pintu PWA Rp150 ribu.
“Logikanya sederhana. Jika Imigrasi bobrok, bule nakal bisa lolos tanpa visa ketat. Maka Pemprov Bali harus jadi filter kedua. Awasi ketat saat pungut PWA di Ngurah Rai. Di situ kamu bisa cek siapa bule ini, dari mana, bayar atau tidak, nakal atau tidak. Jadikan PWA sebagai alat pengawasan,” ujarnya.
“Tapi kenyataannya kebalik. Imigrasi yang kamu salahkan, tapi pintu kamu sendiri kamu biarkan bolong 60%. Bule nakal tidak bayar PWA saja lolos, apalagi bule nakal yang mau berbuat kriminal? Kalau Rp150 ribu saja tidak bisa kamu pungut, bagaimana mau awasi kelakuan bule di Canggu, Ubud, Uluwatu?” tegasnya.
3 Kekonyolan Pejabat Bali:
KONYOL 1: Gagal Pungut, Tapi Sibuk Minta Alat Canggih.
60% bule lolos karena alasan belum ada auto scanner gate. Padahal pungutan Rp150 ribu bisa dipungut manual dengan stempel. Tidak perlu alat canggih, yang perlu adalah niat. Tahan di pintu keluar bandara: belum bayar, jangan keluar.
KONYOL 2: Rugi Rp700 Miliar, Tapi Salahkan Bule Tidak Disiplin.
Yang tidak disiplin bukan bule. Bule melihat sistem bobrok, ya dia tidak bayar. Yang tidak disiplin adalah pejabat yang membiarkan Rp700 Miliar hilang. Itu uang untuk jaga budaya dan alam Bali sesuai Perda.
KONYOL 3: Minta Imigrasi Ketat, Tapi PWA Sendiri Dibiaran Liar.
Ini seperti satpam yang teriak “Maling! Maling!” tapi pintu rumahnya sendiri tidak dikunci.
Tuntutan ARUN Bali:
1. STOP DRAMA SALAHKAN IMIGRASI.* Benahi dulu PWA di Ngurah Rai. Pasang petugas manual 24 jam di pintu keluar internasional. Tidak bayar PWA, tidak boleh keluar bandara.
2. AUDIT KEMANA Rp600-700 MILIAR YANG HILANG. Ombudsman Bali sudah curigai kebocoran berdimensi kerugian negara. Kejaksaan Agung harus turun.
3. JADIKAN PWA SEBAGAI ALAT PENGAWASAN BULE NAKAL.
Data PWA harus link dengan Imigrasi: nama, paspor, hotel, lama tinggal. Kalau tidak bayar PWA, berarti sudah niat nakal dari bandara.
“Kalau Pemprov Bali tidak mampu pungut Rp150 ribu di satu pintu Bandara Ngurah Rai, jangan mimpi bisa jaga Bali dari bule nakal di 1.000 pintu villa dan beach club. Jaga dulu uang Rp150 ribu, baru bicara jaga Bali,” pungkas Aryawan.
