ARD-NEWS.COM-Rokan Hulu – Rencana aksi besar-besaran buruh di Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis (16/4/2026) berubah arah secara mendadak. Alih-alih turun ke jalan dengan unjuk rasa terbuka, massa pekerja kini memilih jalur audiensi tertutup.
Perubahan strategi ini terjadi lantaran adanya benturan agenda dengan kelompok mahasiswa yang lebih dahulu mengantongi pemberitahuan resmi di lokasi yang sama.
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau, Satria, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah taktis, bukan bentuk mundur dari perjuangan.
“Aksi tetap kita laksanakan, tapi tidak dengan orasi. Kita arahkan ke audiensi dengan menghadirkan instansi terkait,” tegas Satria kepada ARD News.
Menurutnya, kondisi di lapangan tidak memungkinkan dua aksi besar berlangsung bersamaan. Pihaknya memilih menghindari potensi gesekan dan mengalihkan tekanan ke ruang dialog formal.
“Kami ambil inisiatif karena agenda mahasiswa lebih dulu masuk secara resmi. Tapi perjuangan tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, pihak buruh secara khusus meminta kehadiran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Riau, serta BPJS Kesehatan Kanwil Riau. Permintaan itu, menurut Satria, telah diakomodir.
Di balik perubahan pola aksi ini, tersimpan isu besar yang tengah diperjuangkan di tingkat nasional. Aksi tersebut merupakan bagian dari instruksi pusat FSPMI yang mengusung dua tuntutan utama: mendesak pengesahan undang-undang ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSPI-PB, serta penolakan sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM).
Selain isu nasional, FSPMI Riau juga membawa persoalan daerah, termasuk kasus yang menyangkut anggotanya di Kabupaten Rokan Hulu.
Satria menegaskan, pengalihan aksi ke jalur audiensi bukan berarti meredam tekanan, melainkan mengubah strategi.
“Ini bukan langkah akhir. Kami akan terus mengawal sampai tuntas. Kami tidak ingin hanya janji atau lip service,” tegasnya.
Fenomena ini menyoroti dinamika baru dalam gerakan buruh di daerah, di mana benturan ruang aksi, pengaturan keamanan, hingga strategi advokasi mulai memainkan peran penting dalam menentukan arah perjuangan.
ARD News menilai, keputusan buruh mengubah pola aksi menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap pemerintah tidak lagi hanya dilakukan di jalan, tetapi juga mulai diarahkan ke ruang negosiasi yang lebih formal.
Namun, pertanyaan besar yang muncul: apakah jalur audiensi mampu menjawab tuntutan pekerja, atau justru berakhir sebagai formalitas tanpa solusi?
ARD News akan terus memantau jalannya audiensi serta mengungkap sejauh mana komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan buruh di Provinsi Riau.(Amir)
