ARD-NEWS.COM — ROKAN HULU Gelombang ketidakpuasan buruh di Provinsi Riau kian memuncak. Ratusan hingga ribuan pekerja dari berbagai sektor dijadwalkan turun ke jalan dan mengepung Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis (16/4/2026).
Aksi yang digagas oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini disebut bukan lagi sekadar agenda rutin, melainkan akumulasi kekecewaan panjang atas lemahnya perlindungan tenaga kerja di daerah.
“Ini bukan aksi biasa. Ini bentuk kekecewaan yang sudah lama dipendam. Banyak pekerja diperlakukan tidak adil, sementara pengawasan lemah,” ujar salah satu perwakilan massa aksi dalam keterangan seruan yang beredar.
Isu yang diangkat pun mencerminkan persoalan mendasar. Mulai dari penolakan sistem outsourcing dan upah murah, hingga maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan dalih efisiensi, khususnya di sektor industri pulp dan kertas.
Tak hanya itu, buruh juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Sejumlah perusahaan bahkan disebut masih beroperasi tanpa Peraturan Perusahaan (PP), tanpa adanya tindakan tegas dari otoritas terkait.
“Kalau aturan tidak ditegakkan, maka pelanggaran akan terus terjadi. Kami menuntut negara hadir, bukan diam,” lanjutnya.
Selain sektor industri, persoalan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit juga menjadi sorotan. Konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian dinilai sebagai bukti lemahnya intervensi pemerintah.
Aksi ini juga akan membawa tuntutan spesifik terkait dugaan ketidakadilan terhadap pimpinan serikat pekerja di salah satu perusahaan industri di Riau, yang mengalami PHK dan dinilai sebagai bentuk pelemahan gerakan buruh.
ARD News mencatat, dalam beberapa tahun terakhir, isu PHK, sistem kerja tidak pasti, hingga rendahnya perlindungan buruh terus berulang tanpa solusi konkret. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan memburuknya stabilitas hubungan industrial di Riau.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau maupun pimpinan DPRD Provinsi Riau belum memberikan keterangan resmi. ARD News telah berupaya melakukan konfirmasi, namun belum mendapatkan respons.
Jika tidak ditangani secara serius, aksi ini berpotensi menjadi titik awal eskalasi gerakan buruh yang lebih besar di Riau, sekaligus menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam menjawab tuntutan pekerja.
ARD News akan terus memantau perkembangan di lapangan serta menyajikan laporan langsung saat aksi berlangsung.
(Amir)
