ARD-NEWS.COM, Pasuruan – Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Gempol menjadi sorotan utama dalam kegiatan “JAWARA” (Jagongan Bersama Wakil Rakyat) yang digelar di halaman Yayasan Al Hidayat, Dusun Jembrung, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Minggu (1/3/2026).
Kegiatan dialog terbuka ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari PC Ansor, pengurus Madin dan TPQ, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga Karang Taruna. Mereka tampak antusias berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, guna menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi warga di lapangan.
Dalam pemaparannya, Samsul Hidayat menjelaskan bahwa proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Ia memaparkan tahapan pembentukan Perda yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan kepada masyarakat.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini tengah menjalani tahap verifikasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan siap disahkan dalam waktu dekat.
“Proses Raperda melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah, diawali dari Propemperda, kemudian penyusunan berbasis naskah akademik, pembahasan tingkat satu dan dua, hingga nantinya diundangkan dalam lembaran daerah,” jelasnya.
Sesi tanya jawab menjadi bagian yang paling dinanti masyarakat. Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan disampaikan secara langsung, mulai dari penanganan banjir di Gempol yang dinilai belum optimal, perhatian terhadap pendidikan nonformal seperti TPQ dan Madin, hingga kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan.
Terkait bantuan rehabilitasi Madin dan TPQ pada tahun 2025, pemerintah daerah diakui belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan nonformal. Hal ini disebabkan prioritas anggaran yang masih difokuskan pada perbaikan ratusan gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap memberikan insentif kepada guru Madin dan TPQ agar kegiatan pendidikan keagamaan tetap berjalan dan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Kegiatan JAWARA dinilai menjadi ruang dialog yang efektif antara wakil rakyat dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi program pembangunan daerah. Melalui forum ini, warga berharap persoalan mendasar seperti banjir, infrastruktur, dan pendidikan dapat segera ditangani secara konkret dan terkoordinasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,”pungkasnya. (Red).
