ARD-NEWS.COM- Jakarta. Aksi demonstrasi kader Partai NasDem ke Kantor Tempo menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Puspolrindo, Yohanes Oci. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan politik dalam merespons produk jurnalistik, sekaligus berpotensi mencederai citra partai di ruang publik.
Menurut Yohanes, dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers, setiap keberatan terhadap pemberitaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menegaskan bahwa hak jawab merupakan langkah utama yang wajib digunakan sebelum mengambil langkah lain.
“Kalau merasa dirugikan oleh pemberitaan, gunakan hak jawab. Itu mekanisme resmi, elegan, dan dijamin undang-undang. Bukan dengan mendatangi kantor media dan melakukan tekanan massa,” tegas Yohanes Oci melalui via telepon (14/04)
Ia mengingatkan bahwa tindakan demonstrasi terhadap kantor media dapat ditafsirkan sebagai bentuk tekanan terhadap independensi pers. Hal ini, menurutnya, justru kontraproduktif bagi partai politik yang seharusnya tampil sebagai pilar demokrasi.
Yohanes juga menegaskan bahwa apabila hak jawab tidak diindahkan oleh pihak media, langkah lanjutan yang tepat adalah melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Pers. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memediasi sengketa pers hingga mengeluarkan rekomendasi yang mengikat secara etik dan profesional.
“Kalau hak jawab tidak dilayani, laporkan ke Dewan Pers. Itu jalur konstitusional. Jangan memilih cara-cara yang justru merusak kredibilitas politik sendiri. Demonstrasi ke kantor media bukan solusi, itu justru memperburuk persepsi publik,” ujarnya.
Ia mengatakan partai politik harus mampu menunjukkan kematangan dalam berkomunikasi di ruang demokrasi, termasuk dalam menyikapi kritik dan pemberitaan media.
“Partai politik harus mampu menunjukkan kematangan berkomunikasi dalam ruangan demokrasi. Tindakan Ini dapat merusak citra partai Nasdem itu sendiri,” tutupnya.
