Yohanes Oci Apresiasi Kepemimpinan Pramono Anung, Pembangunan Jakarta Dinilai Semakin Berpihak kepada Rakyat

Jakarta, ARD News. Co- – Keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci.

Ia menilai sejumlah capaian pembangunan Jakarta menunjukkan adanya arah kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan daerah yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Menurut Yohanes, kepemimpinan Pramono Anung memperlihatkan pembangunan daerah tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendekatan tersebut penting bagi Jakarta sebagai kota metropolitan yang memiliki kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

“Saya melihat ada sejumlah capaian positif dalam pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung. Ini patut diapresiasi karena pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Ada perhatian terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, pengendalian kemiskinan, transportasi publik, dan penyelesaian persoalan hunian warga,” ujar Yohanes Oci melalui keterangan kepada awak media (5/11).

Ia berpandangan, keberhasilan seorang kepala daerah harus dilihat dari kemampuannya menerjemahkan visi politik menjadi kebijakan publik yang konkret, terukur, dan dirasakan masyarakat. Dalam konteks itu, ia menilai sejumlah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju pada adanya upaya untuk menghubungkan agenda pembangunan dengan kebutuhan riil warga.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian Yohanes adalah penurunan angka kemiskinan Jakarta hingga 3,96 persen pada Maret 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kebijakan kesejahteraan sosial.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 yang mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi ibu kota masih memiliki daya tahan dan kapasitas pertumbuhan yang kuat.

“Angka pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tersebut tentu ini perkembangan yang baik. Gubernur Pramono Anung dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berarti telah bekerja dengan baik. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana capaian makro tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, terjaganya daya beli, dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar,” katanya.

Yohanes menegaskan, pembangunan yang berkualitas harus memiliki dimensi pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah bagi warga yang mengalami kendala ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh kesempatan pendidikan.

“Dalam perspektif pembangunan manusia, kebijakan pendidikan seperti KJP Plus dan KJMU bernilai strategis. Pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi sedang membangun fondasi kualitas sumber daya manusia Jakarta. Demikian pula program pemutihan ijazah. Ini merupakan kebijakan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi karena membuka kembali kesempatan warga untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Ia menilai, kepemimpinan Pramono Anung patut diapresiasi ketika mampu menjaga keberlanjutan program sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, melainkan juga sebagai institusi yang mampu memberikan perlindungan, pelayanan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pada sektor infrastruktur dan transportasi, Yohanes menilai arah pembangunan Jakarta perlu terus diperkuat melalui integrasi transportasi publik, peningkatan akses pejalan kaki, serta penataan kawasan perkotaan yang lebih manusiawi. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan produktivitas masyarakat dan efisiensi aktivitas ekonomi.

“Jakarta membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Transportasi publik, akses pejalan kaki, kawasan transit, dan fasilitas pendukung harus menjadi satu kesatuan kebijakan. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi mobilitas masyarakat, pengurangan beban perjalanan, dan peningkatan produktivitas warga,” ungkapnya.

Yohanes juga menilai penyelesaian persoalan hunian warga, termasuk Kampung Bayam, merupakan bagian penting dari pembangunan kota yang berkeadilan. Menurutnya, modernisasi Jakarta harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kota yang maju bukan hanya ditandai dengan gedung-gedung tinggi dan infrastruktur modern, tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin kehidupan yang layak bagi warganya.

Lebih jauh, Direktur Eksekutif Puspolrindo tersebut melihat capaian pembangunan Jakarta dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah atau local governance. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan, kapasitas birokrasi, efektivitas penganggaran, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurutnya, Pramono Anung memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu arah kebijakan yang konsisten. Kepemimpinan gubernur harus mampu mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sehingga program pembangunan tidak berjalan secara parsial.

“Salah satu ukuran kepemimpinan daerah yang berhasil adalah ketika seorang gubernur mampu membangun sistem pemerintahan yang bekerja. Kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan figur atau popularitas, tetapi harus ditopang birokrasi yang profesional, koordinasi yang efektif, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, saya mengapresiasi upaya Pramono Anung dalam mendorong pembangunan Jakarta yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Yohanes.

Ia menambahkan, APBD harus benar-benar menjadi instrumen untuk menjawab persoalan publik. Setiap kebijakan anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat jelas, sasaran terukur, dan dampak yang dapat dievaluasi. Karena itu, pengawasan serta keterbukaan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan.

“Jangan hanya mengukur keberhasilan dari seberapa besar anggaran terserap. Yang harus dilihat adalah apa hasilnya, siapa yang menerima manfaat, dan perubahan apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Inilah substansi akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik dikelola dan sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka,” paparnya.

Yohanes juga berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan Jakarta membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas persoalan Jakarta tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pendekatan birokrasi, tetapi membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

Dalam pandangannya, kepemimpinan Pramono Anung perlu terus diperkuat melalui konsistensi kebijakan, kemampuan membangun komunikasi antar lembaga, serta keberanian mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa apresiasi terhadap capaian pemerintah harus tetap disertai evaluasi yang konstruktif. Jakarta masih menghadapi tantangan besar, seperti kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, kebutuhan hunian terjangkau, ketimpangan sosial, dan pemerataan kualitas pelayanan publik. Persoalan tersebut membutuhkan kesinambungan kebijakan dan tidak dapat diselesaikan secara instan.

“Saya kira, memberikan apresiasi kepada kepala daerah tidak berarti menutup ruang kritik. Justru pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka terhadap evaluasi. Apa yang sudah berhasil harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan persoalan yang belum terselesaikan harus menjadi prioritas perbaikan. Saya melihat kepemimpinan Pramono memiliki momentum untuk terus memperkuat fondasi pembangunan Jakarta ke depan,” ujarnya.

Ia berharap berbagai capaian yang telah diraih dapat menjadi landasan bagi transformasi Jakarta sebagai kota global yang tetap memiliki karakter sosial yang inklusif. Menurutnya, status dan ambisi Jakarta sebagai kota global harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, serta jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Jakarta harus menjadi contoh bahwa kota metropolitan dapat tumbuh maju tanpa meninggalkan kepentingan rakyatnya. Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama keadilan sosial, modernisasi infrastruktur harus disertai pemerataan akses, dan kemajuan birokrasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin berkualitas,” katanya.

Yohanes menegaskan bahwa salah satu warisan penting dari kepemimpinan kepala daerah bukan hanya proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan, melainkan sistem pemerintahan yang semakin kuat, profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keberhasilan kepala daerah akan semakin lengkap apabila berbagai capaian pembangunan hari ini mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Saya mengapresiasi arah pembangunan yang telah ditunjukkan. Harapannya, kepemimpinan ini terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan menjadikan Jakarta semakin maju, manusiawi, serta berkeadilan,” ungkapnya.