GSBK Soroti Laba BSI: Jangan Jadikan LockBit sebagai Tirai Menutupi Persoalan Internal
Jakarta,Ard-Nees.com- (19/09) – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) Febri Yohansyah menyoroti perlambatan pertumbuhan laba PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) setelah sebelumnya bank syariah tersebut pernah mengalami serangan ransomware yang dikaitkan dengan kelompok LockBit pada 2023.
Febri mengatakan, serangan siber terhadap BSI pada Mei 2023 merupakan peristiwa serius yang sempat mengganggu berbagai layanan perbankan. Saat itu, kelompok ransomware LockBit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas gangguan sistem BSI dan menyatakan telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data, termasuk data nasabah dan karyawan.
Klaim tersebut diberitakan sejumlah media pada Mei 2023. LockBit juga mengancam akan menyebarkan data yang mereka klaim telah dicuri apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“BSI pernah mengalami musibah pada 2023. Para peretas masuk dan mengganggu sistem bank. Serangan LockBit memang fakta dan telah menimbulkan persoalan serius,” kata Febri dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Febri, persoalan tersebut tidak semestinya kemudian dijadikan satu-satunya penjelasan ketika publik mempertanyakan perkembangan kinerja BSI beberapa tahun setelah serangan siber tersebut.
Ia menyoroti pertumbuhan laba BSI yang melambat dari 2024 ke 2025.
Berdasarkan data keuangan BSI, laba bersih perseroan pada 2023 tercatat Rp5,70 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp7,01 triliun pada 2024 dan kembali naik menjadi Rp7,57 triliun pada 2025. Dengan demikian, kenaikan laba dari 2023 ke 2024 mencapai sekitar Rp1,30 triliun, sedangkan dari 2024 ke 2025 sekitar Rp561,6 miliar.
“Kalau manajemen betul profesional dan jujur, mengapa pertumbuhan laba dari 2024 ke 2025 hanya sekitar Rp561,6 miliar? Padahal dari 2023 ke 2024 pertumbuhan laba masih sekitar Rp1,3 triliun,” ujar Febri.
Febri menegaskan, angka tersebut menurutnya perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja internal perusahaan, bukan otomatis dikaitkan dengan serangan siber yang terjadi dua tahun sebelumnya.
“Jangan biarkan satu kejadian dari luar menjadi tirai yang menutupi segala pertanyaan soal kinerja internal yang melambat,” katanya.
Ia menilai keberadaan atau tidak adanya peretas bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan sebuah bank dalam mempertahankan pertumbuhan laba.
“Yang menjaga laba bukan kehadiran atau ketiadaan peretas. Yang menjaga laba adalah manajemen yang profesional, perencanaan yang matang, efisiensi yang konsisten, dan pelayanan yang sungguh-sungguh,” tegas Febri.
Febri juga mempertanyakan apakah dampak serangan LockBit pada 2023 masih memiliki pengaruh terhadap kinerja BSI setelah perseroan berhasil memulihkan layanan dan melanjutkan aktivitas bisnis.
“Serangan LockBit memang merugikan dan menunjukkan adanya kerentanan yang harus diantisipasi. Tetapi jangan semua persoalan kinerja kemudian diarahkan kepada faktor eksternal,” ujarnya.
Di sisi lain, data resmi BSI menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan laba tersebut bukan berarti perseroan mengalami penurunan laba bersih.
BSI mencatat laba bersih Rp5,70 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp7,01 triliun pada 2024 dan Rp7,57 triliun pada 2025. Perseroan sendiri menyebut laba 2025 tumbuh dan kinerja sejumlah indikator bisnis mengalami peningkatan.
Pada awal 2026, BSI juga melaporkan laba Rp1,36 triliun pada periode yang dibandingkan secara tahunan, dengan pertumbuhan sekitar 17 persen. Perseroan menyebut pertumbuhan pembiayaan dan bisnis emas menjadi sejumlah faktor yang menopang kinerja.
Karena itu, pernyataan mengenai “penurunan laba” perlu dibedakan dari “perlambatan pertumbuhan laba”. Angka resmi menunjukkan laba bersih BSI tetap meningkat, sementara besaran kenaikannya memang lebih kecil dibandingkan periode 2023–2024.
Bagi Febri, perbedaan tersebut justru menjadi alasan agar publik dan pemegang saham mencermati lebih jauh strategi bisnis, efisiensi, kualitas pembiayaan, pelayanan nasabah, serta tata kelola BSI.
“Bank ini membawa nama syariah dan mengelola dana masyarakat. Karena itu, transparansi, profesionalisme dan kepercayaan publik harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.(red)