Brebes, ARD-news.com- Pelaksana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes membantah tudingan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi.
Klarifikasi itu disampaikan Ketua Pelaksana P3TGAI Desa Slatri, Lu’yan Aziz Rahayu, Minggu (26/7/2026).
Sebelumnya, beredar pemberitaan mengenai dugaan penggunaan batu cadas dan pasir ladon yang dinilai tidak sesuai spesifikasi pekerjaan.
Menurut Lu’yan, penilaian tersebut hanya berdasarkan keterangan satu orang warga dan belum disertai hasil pemeriksaan teknis maupun keterangan resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
“Mengenai sesuai atau tidaknya material yang digunakan dalam pekerjaan P3TGAI di Desa Slatri seharusnya tidak ditetapkan hanya berdasarkan keterangan dari seorang warga,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia mempertanyakan kompetensi teknis narasumber yang menyampaikan dugaan tersebut. Sebab, menurutnya, penilaian kesesuaian material konstruksi jaringan irigasi harus berdasarkan standar teknis.
“Untuk pengerjaan saluran irigasi ini saya pastikan sudah sesuai ketentuan baik material maupun pengerjaannya,” tegas Lu’yan.
Lu’yan juga menyebut selama pelaksanaan proyek pihaknya selalu berkoordinasi dengan pendamping dan pengawas dari BBWS Pemali-Juana. Pengecekan di lapangan dilakukan secara rutin.
Ia menjelaskan, penentuan kualitas dan kesesuaian material harus melalui pemeriksaan berdasarkan dokumen perencanaan, spesifikasi pekerjaan, serta hasil pengawasan di lapangan. Sehingga tidak cukup hanya dengan dugaan.
“Apabila memang terdapat persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan, pihaknya tentu dapat melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan karena masih dalam masa kontrak,” imbuhnya.
Pelaksanaan P3TGAI di Desa Slatri dilakukan oleh kelompok penerima manfaat melalui mekanisme swakelola. Program ini merupakan bagian dari peningkatan jaringan irigasi tersier untuk mendukung pengairan lahan pertanian warga.
Lu’yan berharap informasi terkait pelaksanaan proyek dapat disampaikan secara utuh dan berimbang. Ia meminta semua pihak menunggu hasil verifikasi resmi sebelum membuat kesimpulan.
“Dengan adanya klarifikasi dari berbagai pihak, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan program tersebut. Sehingga tidak terjadi kesimpulan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu sebelum adanya hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
ARD-news berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada BBWS Pemali-Juana dan pihak terkait lainnya.(rez)
