Jakarta.Ard-news.com – BPS Jakarta Barat mencatat progres Sensus Ekonomi 2026 mencapai 57,33%. Sebanyak 1.648 petugas diterjunkan untuk mendata 1 juta lebih unit usaha.
Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, mengatakan capaian tersebut sedikit melampaui rata-rata Provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 57,32 persen.
“Per 21 Juli 2026 pagi, progres pendataan di Jakarta Barat sudah mencapai 57,33 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi DKI Jakarta,” ujar Noval di Jakarta, Rabu (22/7).
Noval menyebut proses pendataan akan terus diintensifkan hingga batas akhir 31 Agustus 2026. BPS menggunakan berbagai metode agar memudahkan responden, mulai dari wawancara langsung, pengisian melalui aplikasi CAPI, hingga kuesioner berbasis web.
Menurutnya, fleksibilitas diberikan karena banyak pelaku usaha di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan kawasan ruko yang meminta waktu untuk mengisi kuesioner secara mandiri.
“Ada pelaku usaha yang meminta kuesioner ditinggalkan dulu. Setelah diisi, petugas akan kembali mengambilnya. Ada yang butuh satu minggu, bahkan ada yang minta sampai dua minggu,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memetakan kondisi perekonomian nasional hingga tingkat daerah. Data ini akan digunakan untuk mengetahui sektor usaha dominan seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, dan makanan-minuman, serta kontribusinya terhadap perekonomian.
“Hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus memetakan struktur usaha dan potensi ekonomi Jakarta Barat dibanding wilayah lain,” kata Noval.
Untuk menyukseskan sensus, BPS Jakarta Barat menerjunkan 1.648 petugas terdiri dari 1.461 Petugas Pendata Lapangan dan 187 Petugas Pemeriksa Lapangan yang disebar ke seluruh wilayah.
BPS juga menjamin kerahasiaan data responden sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tegas Noval.
