Ardnews.com- Jakarta. Dukungan Partai Demokrat terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali memantik perdebatan lama tentang komitmen partai terhadap nilai-nilai demokrasi. Sikap ini dinilai bertolak belakang dengan keputusan strategis yang pernah diambil Demokrat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Herman Khaeron yang menyebut partainya kini membuka ruang bagi Pilkada melalui DPRD dinilai sebagai kemunduran etik dalam politik pasca-reformasi. Pasalnya, pada 2014 lalu, SBY justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan mekanisme tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai perubahan sikap Demokrat bukan sekadar perbedaan pandangan kebijakan, melainkan persoalan serius menyangkut konsistensi etika politik.
“Perppu yang diterbitkan SBY waktu itu bukan keputusan teknis, tetapi keputusan etik. Ia lahir dari kesadaran bahwa Pilkada oleh DPRD membuka ruang transaksi politik dan menjauhkan kedaulatan dari rakyat,” ujar Yohanes Oci saat dihubungi (6/1/2026).
Menurutnya, dukungan Demokrat hari ini terhadap mekanisme yang dulu secara tegas dibatalkan oleh ketua umumnya sendiri menunjukkan pengabaian terhadap fondasi moral keputusan politik masa lalu.
“Kalau Demokrat sekarang mendukung Pilkada melalui DPRD, pertanyaannya sederhana, apakah dulu SBY keliru secara etik, atau Demokrat hari ini yang sedang mengorbankan prinsip?” katanya.
Yohanes menilai, hingga kini tidak ada penjelasan konseptual yang memadai dari Demokrat mengenai perubahan sikap tersebut. Ia menegaskan, efisiensi atau stabilitas politik tidak bisa dijadikan alasan untuk menafikan pelajaran sejarah demokrasi di daerah.
“Pilkada langsung lahir dari pengalaman pahit ketika DPRD menjadi ruang negosiasi tertutup elite. Itu sebabnya publik diberi hak memilih langsung. Menghapusnya tanpa refleksi etis sama saja mengulang kesalahan lama,” tegasnya.
Lebih jauh, ia melihat sikap Demokrat sebagai cerminan politik pragmatis yang memutus kontinuitas nilai antara masa kepemimpinan SBY dan arah partai hari ini.
“Etika politik seharusnya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan partai. Apabila langkah ini diambil oleh demokrat, maka etika partai menjadi taruhan lebih khusus reputasi SBY dan AHY,” ujarnya.
Yohanes menambahkan, perubahan posisi politik memang sah dalam demokrasi. Namun, tanpa kejujuran historis dan pertanggungjawaban moral, perubahan tersebut justru melemahkan kepercayaan publik.
“Demokrasi bukan sekadar soal mekanisme, tetapi soal tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tidak bisa dihapus hanya karena kekuasaan berganti,” tutupnya.(red)
