JAKARTA, Ardnews.com-. Usulan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD menuai kritik keras dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai upaya sistematis elite partai untuk membajak demokrasi lokal dan menarik kembali kedaulatan rakyat ke ruang transaksi politik tertutup.
“Ini bukan sekadar wacana teknis tata kelola Pilkada. Ini murni manuver politik elite yang terang-terangan menunjukkan ketakutan partai politik terhadap rakyat,” ujar Yohanes Oci ketika dimintai keterangannya via telepon (06/01
Menurut Yohanes, partai politik yang mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD sedang berusaha menyelamatkan kepentingannya sendiri, bukan memperbaiki kualitas demokrasi.
“Ketika partai gagal mendidik kader berkualitas dan gagal menekan politik uang maka solusinya bukan reformasi internal, malah mengunci proses demokrasi di DPRD. Ini logika kekuasaan yang sangat problematik,” tegasnya.
Ia menilai, dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang sering digunakan sebagai pembenaran hanyalah kamuflase politik.
“Kalau alasannya biaya mahal, maka harus dipangkas adalah biaya politik partai, bukan hak pilih rakyat yang diamputasi,” katanya.
Yohanes juga mengungkapkan bahwa wacana tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik transaksional paling gelap dalam politik lokal.
“Kita jujur saja justru pemilihan oleh DPRD membuka ruang barter kepentingan, jual beli suara fraksi, dan negosiasi gelap yang tak pernah bisa diawasi publik. Ini kemunduran serius dan sangat berbahaya,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut bahwa kepala daerah hasil pemilihan DPRD berisiko besar menjadi boneka partai, bukan pelayan publik.
“Loyalitas kepala daerah tidak lagi kepada rakyat, melainkan kepada elite partai dan fraksi yang memilihnya. Dalam kondisi seperti ini, korupsi kebijakan menjadi sangat mungkin terjadi,” imbuhnya.
Dalam perspektif demokrasi, Yohanes menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh dipatahkan hanya karena kepentingan jangka pendek elite politik.
“Menarik Pilkada ke DPRD sama artinya dengan menarik kembali jam reformasi. Ini bukan kemajuan demokrasi, ini kemunduran demokrasi,” katanya.
Ia juga menilai usulan tersebut mencerminkan krisis kepercayaan diri partai politik terhadap mekanisme demokrasi itu sendiri.
“Partai yang percaya diri dengan kinerjanya tidak akan takut diuji oleh rakyat. Yang ingin menghapus Pilkada langsung justru partai yang sadar elektabilitasnya rapuh,” ujar Yohanes.
Lebih jauh, Yohanes mengingatkan bahwa jika wacana ini dipaksakan, maka jarak antara rakyat dan negara akan semakin lebar.
“Demokrasi tanpa partisipasi rakyat hanyalah prosedur kosong. Ketika rakyat disingkirkan dari proses memilih pemimpinnya, maka yang tersisa hanyalah oligarki berkedok konstitusi,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Yohanes Oci menyampaikan peringatan keras bahwa arah demokrasi Indonesia sedang berada di titik krusial jika usulan ini dipaksakan.
“Ini soal pilihan sejarah. Apakah kita berdiri di sisi rakyat atau di sisi elite. Usulan Pilkada oleh DPRD bukan sekadar salah arah, tetapi berpotensi menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya.(red)
