Yohanes Oci: Secara Etika Politik, Gibran Menang dari Prabowo, Partai Pengusung Harus Akui Kekeliruan!

Jakarta. Ard News. Com- Dinamika politik nasional menyusul keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menuai perhatian berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar keputusan personal, melainkan memiliki konsekuensi politik yang luas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai-partai pengusung, serta masa depan konsolidasi politik nasional.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai keputusan Gibran untuk mundur justru memperlihatkan sikap yang lebih bertanggung jawab secara etika dan moral politik apabila dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

Menurutnya, dalam situasi ketika legitimasi politik menghadapi persoalan dan polemik semakin berkembang, keberanian mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang beban politik pemerintahan merupakan sikap yang patut diperhitungkan.

“Secara etika dan moral politik Gibran menang, jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Gibran memilih mundur dari Wakil Presiden dalam pandangan saya lebih pada menjaga stabilitas politik pemerintahan saat ini dan ke depannya. Prabowo dan partai pengusung harusnya mengakui saja kekeliruan mereka saat meminang Gibran sebagai wakilnya Prabowo saat Pilpres kemarin,” tegas Yohanes Oci dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Yohanes menegaskan, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari keputusan Gibran untuk mundur atau dinamika politik di DPR. Ada tanggung jawab politik yang jauh lebih besar, yakni tanggung jawab pihak-pihak yang sejak awal mengambil keputusan untuk mengusung dan menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurutnya, Prabowo dan seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung tidak seharusnya melepaskan diri dari tanggung jawab atas keputusan politik yang mereka ambil. Sebab, pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden bukan keputusan administratif biasa, melainkan keputusan strategis yang membawa konsekuensi terhadap legitimasi, kepercayaan publik, dan keberlangsungan pemerintahan.

“Jangan sampai ketika proses pencalonan berhasil dan kekuasaan sudah diperoleh, semua pihak merasa menjadi bagian dari kemenangan. Tetapi ketika muncul persoalan serius yang menimbulkan kegaduhan politik, tanggung jawabnya justru dibebankan kepada satu orang. Ini bukan sikap politik yang dewasa,” ujarnya.

Ia berpandangan, Prabowo sebagai calon presiden sekaligus figur utama dalam koalisi pengusung semestinya memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan kepada publik. Demikian pula partai-partai politik yang memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Mereka perlu melakukan evaluasi secara terbuka terhadap proses dan pertimbangan politik yang melatarbelakangi keputusan pencalonan tersebut.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang ini juga mengingatkan bahwa polemik ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan persyaratan administrasi pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

“Jabatan presiden dan wakil presiden bukan jabatan politik yang bisa diperlakukan sebagai urusan keluarga, kelompok, ataupun kepentingan koalisi. Ada konstitusi, ada hukum, dan ada tanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, siapa pun yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik harus bersedia mempertanggungjawabkannya,” katanya.

Yobanes menilai keputusan Gibran untuk mundur, apabila diproses dan diselesaikan sesuai ketentuan konstitusi, dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan politik yang berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintahan. Stabilitas nasional, kata dia, tidak boleh dikorbankan hanya untuk mempertahankan kepentingan atau kalkulasi politik kelompok tertentu.

Namun, ia mengingatkan bahwa mundurnya Gibran tidak serta-merta menghapus persoalan politik yang telah berkembang. Pemerintah dan partai-partai pengusung tetap harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses pencalonan pada Pilpres 2024 serta konsekuensi politik dari keputusan tersebut.

“Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan cara menutup-nutupi persoalan. Pemerintah harus berani menyelesaikan masalah secara terbuka, konstitusional, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kepentingan mempertahankan kekuasaan justru mengalahkan kepentingan menjaga kepercayaan rakyat,” tegasnya.

Ia pun meminta Prabowo dan partai-partai pengusung tidak menjadikan situasi ini sebagai persoalan yang hanya menyangkut Gibran secara pribadi. Sebab, keputusan politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan keputusan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan secara kolektif pula.

Bagi Yohanes, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Partai politik perlu mengembalikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai institusi demokrasi yang mengutamakan integritas, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan kekuasaan.

“Kalau memang sejak awal ada kekeliruan dalam mengambil keputusan politik, akui saja. Tidak perlu terus-menerus membangun pembenaran. Mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan kehormatan, justru menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu merasa benar, tetapi pemimpin yang berani bertanggung jawab atas keputusan politiknya,” pungkas Yohanes.