Ard-news.com.Jakarta -Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah dilakukan kepolisian terkait penggeledahan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Menurut Yohanes, setiap proses penegakan hukum harus berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Prinsip negara hukum itu, bahwa setiap proses penyelidikan dan penyidikan harus dihormati. Biarkan Polri menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Publik perlu diberikan keyakinan bahwa penegakan hukum berlangsung tanpa tekanan dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” kata Yohanes (10/07/2026)
Ia menilai kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh konsistensi seluruh institusi dalam menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, setiap proses hukum seharusnya diberikan ruang untuk berjalan hingga tuntas tanpa menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu.
Menurut Yohanes, prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan fondasi utama negara hukum. Maka setiap warga negara, termasuk pejabat negara maupun aparat penegak hukum, harus diperlakukan sama di hadapan hukum apabila terdapat proses yang sedang berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti keterlibatan personel TNI dalam pengamanan di sekitar lokasi. Menurutnya, setiap institusi negara harus menjalankan tugas sesuai kewenangan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Tugas TNI itu di bidang pertahanan negara, sementara penegakan hukum itu kewenangan aparat penegak hukum. Maka menjaga batas kewenangan masing-masing institusi merupakan bagian penting dari profesionalisme dan penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum,” ujarnya.
Yohanes berharap seluruh pihak mengedepankan profesionalisme dan menghormati mekanisme hukum yang berlaku agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah proses hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak sebaiknya memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku. Semakin independen proses hukum dijalankan, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum,” tutupnya.**
