Usul Pigai Saat di Komnas HAM Terbukti: Kasus Paniai Pelanggaran HAM Berat, Mayor (Purn) Isak Sattu Divonis 5 Tahun Penjara
Jakarta, Ard News. Com– Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.
Terdakwa dalam kasus ini, Mayor (Purn) Isak Sattu, yang sebelumnya divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama, kini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh hakim MA.
Putusan MA sebagaimana dikutip dari laman resminya dengan nomor perkara 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 menyebutkan:
“Kabul kasasi, batal JF. Adili sendiri terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara 5 tahun,” demikian dikutip, Jumat (13/11).
Kronologi Singkat Kasus Paniai
Kasus Paniai terkait demonstrasi yang berujung ricuh dan menyebabkan sarana perkantoran seperti Kantor Koramil 1705/Enarotali hingga Polsek Paniai Timur mengalami kerusakan.
Demo tersebut terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya.
Jaksa sempat menyatakan bahwa ketidakmampuan Isak mengendalikan pasukan Koramil 1705/Enarotali dalam peristiwa tanggal 8 Desember 2014 yang menyebabkan empat (4) orang meninggal dan 10 orang luka-luka.
Isak merupakan terdakwa tunggal dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014 itu. Di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Isak tidak bersalah dan memvonis bebas.
Pigai: Kasus Ini Saya yang Angkat
Merespon putusan MA tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, ini adalah hasil kerja nyata. Kasus ini terjadi waktu dirinya menjadi Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI.
“Kasus ini saya yang angkat, saya yang usul penyelidikan HAM Berat, saya turun investigasi ke lapangan dan aparat, saya yang memutuskan sebagai HAM Berat,” kemukanya.
“Siapa yang bilang HAM Berat itu susah? Kalau kerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni, tidak ada yang mustahil. Saya bekerja sungguh-sungguh dan Tuhan juga kasih saya jabatan sebagai Menteri HAM RI,” ujarnya memberikan keterangan singkat.
Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa kasus-kasus HAM Berat susah diselesaikan di pengadilan? Karena komisioner-komisioner lalu partisan, kurang berintegritas, kurang independen, dan amatiran dalam bekerja sehingga aspek formil dan material tidak bisa terpenuhi.
“Saya dorong penyelesaian restorative justice yang ditempuh pada zaman Pak Jokowi. Saya sedang ajukan Draft Inpres pemulihan bagi keluarga korban,” ujarnya.
Yang penting, kemukanya menjelaskan, ikuti saja dan percaya apa yang sedang dirinya kerjakan dengan mengajukan Draft Inpres Pemulihan Korban HAM.
“Jangan ikuti Pejabat Tinggi yang hanya tahu hukum tapi tidak tahu HAM dan janjikan janji palsu proses judicial di pengadilan,”kata Pigai.
