Pendataan DPS Pilkades Aliantan Dipertanyakan, Pantarlih Jangan Asal Catat! Hak Pilih Warga Dipertaruhkan

ROKAN HULU , Kabun ard-news.com — Proses pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Aliantan menuai sorotan serius. Sejumlah warga di lingkungan PT Padasa Enam Utama Kebun Kalda mengeluhkan nama mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap akurasi pendataan dan profesionalitas petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Berdasarkan pemeriksaan langsung redaksi terhadap DPS serta laporan masyarakat, tidak ditemukan satu pun nama warga AFD.5 Kebun Kalda dalam daftar tersebut. Sementara di wilayah emplasemen, terdapat laporan satu keluarga dan seorang warga berinisial A yang mengaku tidak tercantum dalam DPS.

Tidak hanya itu, sejumlah warga lainnya juga menyampaikan keluhan serupa kepada redaksi, tetapi meminta identitas mereka tidak dipublikasikan.

Di sisi lain, terdapat laporan mengenai nama warga yang masih tercantum dalam DPS, padahal menurut informasi yang diterima, yang bersangkutan sudah tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut.

Kondisi ini tentu bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Ketika warga yang memenuhi persyaratan justru tidak menemukan namanya dalam daftar pemilih, sementara nama warga yang disebut sudah tidak berdomisili masih tercantum, maka proses pendataan patut dipertanyakan dan dievaluasi.

Pertanyaan mendasarnya: dari mana Pantarlih memperoleh data tersebut? Bagaimana proses pencocokan dan penelitian dilakukan? Apakah petugas benar-benar turun langsung menemui warga, melakukan verifikasi, dan memastikan kondisi faktual di wilayah tugasnya?

Pantarlih bukan sekadar petugas yang mencatat dan menyusun daftar nama. Proses pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika masih ditemukan warga yang memenuhi persyaratan tetapi tidak tercantum dalam DPS, maka proses pendataan tersebut perlu diperiksa secara serius.

Sosialisasi DPS Juga Menjadi Persoalan
Sorotan tidak hanya tertuju pada ketidaksesuaian data, tetapi juga minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang disampaikan warga, belum terlihat pemasangan pengumuman DPS di tempat-tempat strategis yang ramai dilalui masyarakat. Informasi melalui RT/RW pun disebut belum tersampaikan kepada warga.

Akibatnya, masyarakat berpotensi tidak mengetahui apakah nama mereka sudah terdaftar atau justru belum tercantum dalam DPS.

Ketua Pelaksana Jelaskan Mekanisme Pemilih Tambahan
Saat dikonfirmasi, Ketua Pelaksana Pilkades Aliantan, Agus, menjelaskan bahwa tahapan saat ini masih berupa daftar pemilih sementara.

Bagi warga yang belum masuk atau belum terdaftar, dapat melapor melalui RT/RW setempat atau langsung mendatangi kantor desa. Menurutnya, panitia tersedia setiap hari kerja untuk menerima laporan agar warga dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.

Penjelasan tersebut menjadi informasi penting bagi masyarakat. Namun, mekanisme pengaduan saja tidak cukup apabila sosialisasi tidak berjalan maksimal. Masyarakat tidak bisa dibebani untuk mencari tahu sendiri, sementara informasi mengenai DPS dan tempat pengaduan belum tersampaikan secara merata.

DPS Emplasemen Belum Ditempel, Pihak Terkait Berikan Penjelasan

Dalam perkembangan komunikasi melalui WhatsApp, pihak terkait juga menyampaikan bahwa DPS untuk wilayah emplasemen memang belum ditempel.

Pemasangan direncanakan pada siang hari di Polikbun setelah pihak tersebut memperoleh izin dari dokter pada malam sebelumnya.

Dalam komunikasi yang sama, disampaikan pula permintaan agar petugas Pantarlih membantu mendata warga yang belum tercantum dalam DPS untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan.

Namun, rencana pemasangan pengumuman tetap perlu dipastikan pelaksanaannya. Begitu pula persoalan tidak ditemukannya nama warga AFD.5 dalam DPS yang telah diperiksa redaksi, harus mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan tersendiri.

Sub Panitia Kecamatan Sudah Mengingatkan Pentingnya Sosialisasi

Perhatian terhadap persoalan ini ternyata juga telah disampaikan Sub Panitia Pilkades tingkat kecamatan.

Dalam keterangannya kepada redaksi, Sub Panitia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengingatkan agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun pemasangan pengumuman di tempat-tempat strategis.

Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya kondisi ketika masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih justru tidak masuk dalam daftar pemilih Pilkades.
Pengingat tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pada Selasa, 10 November 2026, yang dihadiri panitia Pilkades, Panwas Pilkades, Ketua BPD, serta para bakal calon kepala desa.

Sub Panitia juga menjelaskan bahwa masih tersedia kesempatan untuk melakukan perbaikan daftar menjelang 17 November 2026 melalui tahapan perbaikan daftar pemilih tambahan (DPTb).

Kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum menemukan namanya dalam DPS. Namun, panitia dan Pantarlih juga harus proaktif memastikan informasi tersebut sampai kepada seluruh warga.

Jangan Bebankan Kelalaian Pendataan kepada Masyarakat

Berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan pemilih Pilkades Desa Aliantan.

Pantarlih harus mampu menjelaskan bagaimana proses pendataan dilakukan, dari mana sumber data diperoleh, serta bagaimana verifikasi terhadap warga dilaksanakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus segera dilakukan pemeriksaan dan perbaikan berdasarkan kondisi faktual serta ketentuan yang berlaku.

Panitia Pilkades juga tidak cukup hanya menunggu masyarakat datang melapor. Sosialisasi harus menjangkau seluruh lingkungan, termasuk emplasemen dan AFD.5 Kebun Kalda. Pengumuman perlu dipasang di lokasi yang mudah dilihat, sementara RT/RW harus dilibatkan agar informasi sampai langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Aliantan, panitia Pilkades, Pantarlih, Panwas Pilkades, serta Sub Panitia tingkat kecamatan perlu memastikan proses verifikasi dan perbaikan berjalan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai masyarakat harus mencari sendiri hak pilihnya, sementara petugas yang diberi tanggung jawab melakukan pendataan justru tidak mampu memastikan keakuratan data dan keterbukaan informasi.

Pilkades yang demokratis bukan hanya tentang terlaksananya tahapan pemilihan. Keakuratan daftar pemilih, transparansi pendataan, sosialisasi yang merata, serta terjaminnya hak politik setiap warga yang memenuhi persyaratan merupakan bagian mendasar dari legitimasi sebuah pemilihan.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Desa Aliantan, Ketua Pelaksana Pilkades, petugas Pantarlih, Panwas Pilkades, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan langkah konkret atas persoalan tersebut.( amir)