ARD-NEWS.COM. Jakarta//Direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci mengkritik langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT atas pemecatan 20 (dua) puluh pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP).
Dalam penjelasannya yang diterima oleh media ini pada tanggal, 21 Januari 2025 bahwa langkah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tidak konsisten jika ingin melakukan efisiensi terhadap pos pengeluaran anggaran APBD sebab dirinya menerima informasi bahwa bahwa 20 (dua puluh) THL baru direktut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Perindo sebagaimana dikutip oleh media Kompas.com tanggal 15 Januari 2025 pukul.
“Pemda Mabar tidak konsisten dengan konsep efisiensinya (memecat 20 pegawai THL) sebab saya dapat informasi dari salah satu media bahwa Pemda Mabar merekrut 20 THL baru sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Perindo,” ujar Yohanes Oci (21/01/2025).
Ia meminta Pemda Mabar memberikan klarifikasi alasan dipecatnya 20 THL untuk menghindari tendensi buruk bagi Pemda.
“Harus berikan klarifikasi alasan dipecatnya 20 THL tersebut. Hal ini untuk menghindari tendensi buruk pada Pemda Mabar, sebab kalau alasan efisiensi sangat tidak mungkin,” pintahnya.
Ia pun berujar bahwa dengan adanya informasi rekrut THL baru bahwa itu urusan dengan kepentingan politik pada Pilkada 2024 kemarin.
“THL itu sebenarnya untuk simpatisan politik maupun tim sukses pada gelaran Pilkada. Salah satu cara mengadopsi janji politik itu adalah dengan mendistribusikan pekerjaan yaitu melalui pos THL di Pemda yang mana gaji nya itu dialokasikan dari APBD yaitu PAD daerah tersebut,” tutupnya. (ns/ard).
