Mitos Devisa’ Pariwisata di Bali Hingga PAD Triliunan Bocor, ARUN BALI: Tidak Pernah Diaudit Malah Ajukan Dana Ke Pusat
DENPASAR, BALI. Ard- News. Com- (03/10) – Klaim pernyataan narasi Gubernur Bali dan Bupati Badung perihal setoran devisa pariwisata sangat besar ke pusat kemudian mengajukan dana pusat untuk infrastruktur, dikritisi DPD ARUN Bali.
Pasalnya, kemuka Sekretaris DPD ARUN Bali A A Gede Agung Aryawan, ST menyebut itu logika sesat dan mitos akuntansi yang tidak pernah diaudit.
Demikian ujarnya memberikan keterangan tertulis singkatnya, diterima awak media.
“Devisa pariwisata itu mitos. Yang disebut devisa itu tidak pernah setor ke Jakarta dalam bentuk uang tunai. Devisa itu beredar di Badung dan di Bali, dan daerah sudah memajaki berkali-kali,” tegas Aryawan.
Aliran Uang 4 (Empat) Kali Kena Pajak Daerah
ARUN Bali membeberkan hitungan lapangan, sebagai contoh, kemukanya menjelaskan semisal 1 (satu) wisatawan bayar Rp 10 juta di hotel:
1. Langsung kena Pajak Hotel & Restoran 10% = Rp 1 juta masuk ke PAD Badung/Gianyar/Denpasar, bukan ke pusat.
2. Pengusaha dari sisa Rp 9 juta bayar lagi PBB, Pajak Kendaraan operasional, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah. Semua masuk daerah.
3. Hotel belanja ke distributor telur, ayam, sayur. Distributor bayar pajak lagi, sopirnya bayar pajak kendaraan.
4. Pegawai hotel terima gaji, bayar pajak kendaraan motornya, PBB rumahnya, pajak kosnya.
“Jadi dari Rp 10 juta itu, 4-5 kali kena pajak daerah. Daerah sudah dapat berkali-kali. Lalu apa yang disetor ke pusat? Cuma PPh Badan, PPh Karyawan, dan PPN 11% sebagai Pajak negara yang kembali buat DAK & DAU serta pembiyaan negara buat Polda, Pangdam, Kejaksaan dan Satker dibawah Kementerian. Itupun banyak villa bodong milik oknum WNA yang tidak bayar karena jualnya lewat Airbnb luar negeri,” jelasnya.
Trik Politik Anggaran: PAD Ada, Tapi Habis Untuk Pegawai
PAD Badung Rp 7-9 Triliun setahun, 80% dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Uang tersebut sangat besar. Akan tetapi, kemuka Aryawan menilai 60% habis untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan proyek mercusuar serta Dana Hibah ‘jor-joran’ notabene kepentingan suara politik.
Sementara, anggaran trotoar, IPAL, TPA sampah, perbaikan jalan dan parkir, dibilang tidak ada uang.
” Lalu dibuat narasi Bali pahlawan devisa, pusat harus bantu. Supaya dana pusat turun, PAD tetap bisa dipakai untuk belanja pegawai dan bagi-bagi proyek serta Dana Hibah,” ungkap Aryawan.
*PAD Parkir Triliunan Bocor, Malah Minta Dana Pusat*
Selanjutnya, ARUN Bali kembali soroti kebocoran PAD Parkir. Potensi 1,5 juta kendaraan x Rp 2.000 x 365 hari = Rp 1,09 Triliun per tahun. Realisasi hanya puluhan miliar.
Yang jadi pertanyaan, “Kemana selisih triliunan itu? “
” Parkir liar dipelihara, trotoar hilang. Belum pajak villa bodong di tengah sawah zona kuning ber-IMB yang dapat izin karena uang atensi makan, minum, nginap gratis untuk oknum pejabat. Kalau itu semua ditertibkan, APBD Badung dan Bali sangat cukup untuk infrastruktur tanpa harus mengemis ke pusat,” tegasnya.
Tuntutan ARUN BALI
1. Stop narasi mitos devisa untuk minta dana pusat. Buka audit aliran pajak pariwisata yang sebenarnya.
2. Audit PAD Parkir dan PAD Pajak Hotel Restoran yang bocor.
3. Usut tuntas dugaan gratifikasi uang atensi dan jamuan gratis oknum pejabat dalam penerbitan IMB/PBG di atas sungai dan di tengah sawah.
4. Tertibkan villa bodong milik oknum WNA ilegal yang tidak bayar pajak pusat dan daerah.
“Tanpa tata kelola uang yang benar, sebanyak apapun dana pusat dikasih, akan tetap bocor di tengah jalan. Masalahnya bukan kurang uang, tapi tata kelola yang bobrok,” tutup Aryawan.(red)
