ARDNEWS.COM
PORTAL BERITA TERKINI • LIVE
● LIVESUBSCRIBE
BERANDANASIONALBISNISTEKNOLOGIHUKUM
KURS LIVEUSD/IDR 17.889EUR/IDR 20.045
BREAKINGPUSPOLRINDO Desak Kasus Denny Indrayana • BI Tahan Bunga 6,25% • Hanya di ARD-NEWS.COM

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Saatnya Akhiri Paradigma Koruptor Cukup Dihukum Penjara

IMG-20261120-WA0003

Jjakarta ,Ard News. Com- (19/11) — Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, regulasi tersebut menjadi momentum perubahan paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia, dari yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku menjadi penegakan hukum yang juga memastikan seluruh kekayaan hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Menurut Hardjuno, hukuman penjara tidak akan memberikan efek jera yang optimal apabila keuntungan ekonomi dari tindak pidana masih dapat dipertahankan. Karena itu, penegakan hukum harus memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan, baik bagi pelaku maupun pihak lain yang menerima atau menyembunyikan hasil kejahatan tersebut.

Meski mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno, yang menempuh pendidikan doktoral hukum di Universitas Airlangga (Unair) dengan disertasi mengenai RUU Perampasan Aset, mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang tersebut tidak berarti seluruh perdebatan hukum telah selesai. Menurutnya, sejumlah ketentuan masih dapat menjadi objek kajian dan pengujian, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.

“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.

Hardjuno menegaskan bahwa prinsip utama perampasan aset adalah memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati siapa pun. “Mau aset itu disimpan atas nama sendiri, dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana, negara harus bisa merampasnya. Tentu hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik tetap harus dilindungi,” katanya.

Ia juga mengapresiasi ketentuan yang memungkinkan perampasan aset meskipun tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia. Menurutnya, kematian pelaku tidak semestinya menghapus hak negara maupun korban untuk mendapatkan kembali kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana. Ketentuan tersebut penting untuk mencegah aset hasil korupsi berpindah kepada ahli waris dan kemudian dianggap sebagai kekayaan keluarga yang sah.

“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.

Terkait pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset, Hardjuno menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas, bekerja secara transparan, dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada. “Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.

Hardjuno menegaskan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset nantinya tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau aset yang disita, melainkan dari nilai kekayaan hasil kejahatan yang benar-benar berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban. Ia berharap regulasi tersebut dapat mengubah perhitungan ekonomi para pelaku korupsi, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa menjalani hukuman penjara merupakan harga yang sepadan untuk mempertahankan kekayaan hasil kejahatan.