Ard-nees.com// Banyuasin, — Kesabaran warga Desa Talang Kemang tampaknya sudah habis. Aktivitas PT Melania Indonesia yang kembali mengeruk jalan di tengah musim penghujan dinilai sebagai bentuk kelalaian serius yang membahayakan ribuan pengguna jalan. Alih-alih memperbaiki, pengerukan itu justru membuat jalan berubah menjadi lumpur licin dan memicu kecelakaan, termasuk anak-anak sekolah yang kerap terjatuh saat melintas.
Seorang warga dengan nada marah menegaskan bahwa tindakan perusahaan semakin tidak masuk akal.
“Musim hujan kok jalan malah disekrap? Harusnya ditimbun koral. Ini sama saja mencelakakan orang. Kami sudah capek,” ujarnya.
*Forum Desa: PT Melania Sudah Kelewatan*
Ketua Forum Masyarakat Desa Talang Kemang Bersatu, Wasito, menyebut tindakan PT Melania Indonesia sudah kelewatan dan semakin menyudutkan warga.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi soal perusahaan yang tidak punya kepedulian. Jalan ini rusak setiap tahun, dan setiap tahun warga yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Menurutnya, PT Melania Indonesia berkali-kali mengabaikan protes warga dan rekomendasi pemerintah, namun tetap beroperasi seolah tanpa pengawasan.
*Warga Akan “Menggedor” Mabes Polri*
Karena kondisi tak kunjung membaik, warga sepakat mengambil langkah lebih keras. Mereka akan mendatangi Mabes Polri secara langsung untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan resmi yang telah disampaikan pada 30 Oktober 2025.
Aksi damai ini menjadi bentuk kekecewaan karena upaya sebelumnya — termasuk demonstrasi di DPRD Provinsi Sumsel — dianggap tidak menghasilkan tindakan nyata.
“Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, kami langsung ke Mabes Polri. Laporan sudah kami masukkan. Tinggal kami pertanyakan, sampai di mana progresnya,” kata Wasito.
*Deretan Masalah Lama yang Tak Kunjung Dituntaskan*
*Konflik warga dengan PT Melania Indonesia bukan peristiwa sesaat. Berbagai insiden sebelumnya memperlihatkan pola masalah yang terus terulang:*
*Aksi ribuan warga dan pekerja di DPRD Provinsi Sumsel awal 2025 terkait dugaan pelanggaran izin dan pengabaian hak-hak masyarakat.*
*Temuan dugaan persoalan lingkungan dan perizinan, termasuk isu HGU, perubahan komoditas, serta kerusakan lahan yang sejak lama dikeluhkan warga.*
*Rekomendasi tegas dari DPRD Sumsel agar PT Melania memperbaiki jalan dan menjalin komunikasi dengan warga — namun warga menilai rekomendasi itu diabaikan.*
*Warga Minta Penegakan Hukum Tanpa Tawar-Menawar*
Wasito menambahkan, warga bukan hanya menunggu nasib. Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan.
“Kami sudah terlalu lama ditindas. Kalau perusahaan tetap dibiarkan, berarti pemerintah ikut membiarkan warga sengsara. Kami minta Mabes Polri turun tangan penuh,” tegasnya.
Warga menilai langkah hukum adalah satu-satunya jalan agar konflik berkepanjangan ini tidak terus melahirkan korban dan kerugian.(Red)
