Kasus Pembakaran Tambak Udang di Pesisir Sumbar Terbit SP3, Lawyer Hengki Cobra: Bareskrim Mesti Gelar Perkara Khusus Serta LP Ditindaklanjuti
JAKARTA. Ard News. Com- (10/11) – Pengusaha Tambak Udang, Bpk Basril didampingi Pardosi & Partner Law Firm selaku Kuasa Hukum
Hengki Ronald Pardosi, SH sambangi ke Bareskrim Mabes Polri yang berlokasi di Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Dalam rangka mengajukan permohonan pengawasan Internal, pemeriksaan prosedur terkait penanganan perkara atas penghentian penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pembakaran Tambak Udang yang dialami kliennya. Jakarta, Senin (09/11)
Dikatakan Hengki Ronald Pardosi, SH pada wartawan, bahwa berdasarkan LP Nomor: LP/25/IX/2020/Sek-Ranah Pesisir pada 28 September 2020 silam, telah terjadi peristiwa pembakaran bangunan Tambak Udang Pemohon, Pasir Harapan Sungai Tunu Barat , Kec. Ranah Pesisir , Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Pelapor/korban bpk. Basril dalam perkara dugaan pembakaran bangunan tambak udang merupakan pihak dirugikan dalam perkara dugaan tindak pidana pembakaran tambak udang, didampingi Lawyer Hengki Cobra menghadap Karo Wasidik Bareskrim Mabes Polri mengajukan permohonan pengawasan internal evaluasi prosedur penanganan perkara, dan gelar perkara khusus, terlebih penerbitan SP3 nomor: SP.Henti.Sidik/05/VIII/Res.1.14/2026/Reskrim pada 3 Agustus 2026 oleh Polres Pesisir Selatan Wilayah hukum Polda Sumbar.
” Permohonan diajukan, upaya memperoleh kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penanganan laporan dugaan tindak pidana yang telah disampaikan sejak tahun 2020, TETAPI BARU DITINDAKLANJUTI DENGAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN PADA TAHUN 2026 dan KEMUDIAN DIHENTIKAN DALAM WAKTU RELATIF SINGKAT. Dalam hitungan 1 bulan penanganan kasus yang dilaporkan Pemohon dihentikan SP Sidik/83/VII/Res.2.23/2026 / Reskrim diterbitkan tanggal 2 Juli 2026
S.TAP/Henti Sidik /05/VII/Res .1.13/2026/Reskrim diterbitkan tanggal 3 Agustus 2026
Kemukanya menjelaskan, berdasakan ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban menindaklanjuti laporan, pelaksanaan penyidikan, penghentian penyidikan, serta mekanisme pengujian keabsahan penghentian penyidikan yang relevan dengan perkara ini.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan internal Polri yang berlaku mengenai pengawasan penyidikan, pengelolaan pengaduan masyarakat, gelar perkara, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyidik.
Prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, dan kepastian hukum dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana.
Kronologi penanganan perkara, diawali dengan Peristiwa dugaan tindak pidana pembakaran tambak udang pada tanggal 25 Mei 2020. Pukul 02.00 WIB
” Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pembakaran tambak udang milik Pemohon yang di Pasir Harapan Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,” terang Kuasa Hukum Hengki Cobra
” Kerugian yang mencapai milyaran rupiah. Bangunan hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing, semua peralatan rusak total dan tidak bisa dipergunakan,” jelasnya
Laporan Polisi telah dibuat sejak tanggal 28 September 2020. Bahwa sebagai bentuk ikhtiar memperoleh perlindungan hukum dan meminta pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut, Pemohon telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/25/IX/2020/Sek-Ranah Pesisir, tertanggal 28 September 2020, pada Kepolisian Sektor Ranah Pesisir.
Sementara, surat perintah Penyidikan baru diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2026. Bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki Pemohon, Polres Pesisir Selatan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 01 Oktober 2021 dan menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 2 Juli 2026, meskipun peristiwa yang dilaporkan telah terjadi pada tanggal 25 Mei 2020 dan laporan polisi telah dibuat pada tanggal 28 September 2020.
” Namun, SP3 diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2026 dengan alasan tidak cukup bukti. Penerbitan surat tersebut menimbulkan pertanyaan yang patut memperoleh penjelasan, mengingat Surat Perintah Penyelidikan baru diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2026, sedangkan SP3 diterbitkan sekitar satu bulan kemudian,,” ujarnya
Pemohon memahami bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum. Namun, alasan tidak terdapat cukup alat bukti semestinya didasarkan pada proses penanganan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pemeriksaan alat bukti yang relevan dan penilaian yang objektif atas fakta yang ditemukan.
Menurut pandangan Kuasa Hukum pemohon Gelar Perkara Khusus (GPK) meyakini bahwa HASIL LABORATORIUM FORENSIK POLRI adalah bukti kuat yang tidak dapat terbantahkan.
Kuasa Hukum pun bersedia mencukupkan alat bukti serta keterangan ahli jika diperlukan, ujar Pengacara asal Sumbar di gedung Bareskrim, Hengki Cobra
” Kami meminta agar pemeriksaan terhadap kelengkapan, tahapan, dan hasil penanganan perkara sebelum keputusan penghentian tersebut diterbitkan. Minta Gelar Perkara Khusus (GPK) dan pemeriksaan perkara dibuka kembali / Laporan Polisi ditindaklanjuti kembali,” pungkasnya
