Rahman Sabon Nama Ingatkan Prabowo: Pemerintahan Kuat Jika Didukung Intelijen Tangguh
HAMBALANG, BOGOR –Ard News. Com- Presiden Prabowo Subianto menerima para mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu digelar pasca dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri / Kepala Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo, Selasa (9/11/2026).
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mengingatkan Presiden agar tidak membiarkan pemerintahannya terbebani oleh lemahnya intelijen.
“Intelijen adalah mata, telinga, dan radar pemerintahan. Jika intelijen lemah, Presiden bisa kebobolan,” tegas Rahman.
Menurut Rahman, sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo, peran intelijen sangat lemah hingga Presiden bisa kebobolan penyadapan oleh bawahannya sendiri di Polri.
Ironisnya, semua institusi pemerintahan memiliki intelijen masing-masing, tetapi tidak memiliki payung sinkronisasi dalam satu komando.
Karena itu, Rahman menekankan tiga langkah mendesak:
1. Bersihkan dan Bubarkan Intelijen yang Tidak Perlu
Satukan intelijen dalam satu komando agar tidak tumpang tindih dan saling berebut kewenangan.
2. Bersihkan Internal Polri Secara Menyeluruh
Mulai dari Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia, dengan menempatkan pimpinan yang berintegritas untuk menangkal gerakan makar yang ingin menjatuhkan pemerintahan.
3. Reformasi Total Polri dari Hulu ke Hilir
Rahman mendesak Presiden berani melakukan reformasi mendasar tanpa pandang bulu, termasuk memecat secara tidak hormat Listyo Sigit Prabowo dan semua pihak yang terlibat dalam dugaan tindakan makar terhadap Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI/Polri.
Rahman juga menegaskan agar Polri dikembalikan pada fungsi murninya sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sesuai amanat UU Polri No. 2 Tahun 2002 Pasal 3, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada rakyat.
“Transformasi Polri membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian moral agama, rekam jejak bersih, tidak terafiliasi PKI, dan punya kapasitas strategis untuk mengeksekusi perubahan internal,” ujarnya.
Gagasan reformasi ini, kata Rahman, bukan sekadar pembenahan institusi, tetapi juga upaya menyelamatkan moralitas bangsa, menegakkan integritas hukum, dan menata ulang sistem pemerintahan agar kembali pada cita-cita luhur kemerdekaan RI yang terpatri dalam UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945.
Pria kelahiran Pulau Adonara, NTT itu menegaskan, situasi saat ini mendesak Presiden untuk segera bertindak.
“Presiden harus berani. Reformasi total Polri dari hulu ke hilir harus segera dilakukan,” cetusnya.
