Ard-news.com.Jakarta – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan segera menjelaskan kelanjutan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk rencana pembentukan lembaga pengganti Satgas BLBI yang masa tugasnya telah berakhir.
Menurut Hardjuno, pertanyaan itu menjadi penting di tengah kuatnya semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pengembalian aset dan uang negara hasil kejahatan. Hal itu terlihat saat Presiden secara langsung menghadiri penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.
“Kalau pemerintah begitu serius mengawal pengembalian aset negara dari berbagai kasus, maka publik juga berhak mengetahui bagaimana kelanjutan penanganan BLBI setelah Satgas BLBI selesai. Sampai hari ini belum ada kejelasan lembaga penggantinya,” kata Hardjuno, Kamis.
Ia menilai jangan sampai penyelesaian kewajiban negara dalam kasus BLBI justru kehilangan arah setelah Satgas BLBI dibubarkan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ada institusi yang memiliki mandat jelas untuk melanjutkan penagihan, penyelamatan aset, serta penyelesaian administrasi piutang negara yang masih tersisa.
“Sudah hampir 1 bulan Menkeu berstatement tidak akan bikin noise saja tapi memastikan duit negara, piutang BLBI bisa balik ke negara. Mana? Segera donk. Apalagi Presiden begitu membanggakan hasil sitaan korupsi oleh Kejagung bahkan Presiden statement MBG itu dari uang yang selama ini dikorupsi,” papar Hardjuno.
Lebih lanjut, Hardjuno mengatakan penjelasan dari Menteri Keuangan penting karena publik masih melihat adanya perbedaan angka mengenai sisa piutang BLBI. Selama ini Satgas BLBI dikenal menangani kewajiban sekitar Rp110 triliun, sementara belakangan muncul angka sekitar Rp211 triliun berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Karena itu Menteri Keuangan perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik, berapa sebenarnya sisa piutang BLBI yang masih menjadi hak negara, bagaimana status penanganannya, dan siapa lembaga yang nantinya bertanggung jawab melanjutkan proses tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan penjelasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemulihan aset negara dan memastikan semangat pemberantasan kerugian negara berjalan konsisten di semua sektor, termasuk dalam penyelesaian kasus BLBI.
