Bedah Narasi Bersayap: Rahman Sabon Nama Nilai Klaim “Pak Presiden Seperti Ayah Saya” Geser Substansi Hukum ke Simpatik Publik
PDKN 101: Saran Fight di PTUN Dinilai Tak Tepat, Kasus Sudah Final di MA dan Masuk Ranah Pidana
JAKARTA,ARDNEWS.COM –Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN 101) Rahman Sabon Nama merilis analisis hukum cukup tajam terkait pernyataan yang menyebut “Pak Presiden seperti ayah saya sendiri” dan saran untuk tetap di Fighat di PTUN.
Analisis tersebut disampaikan oleh Dr. Rahman Sabon Nama (RSN,) dalam poster resmi PDKN 101 bertajuk Bedah Narasi Bersayap: Pak Presiden Seperti Ayah Saya Sendiri, Saran Fight di PTUN.
Dalam pernyataan sumber yang dikutip PDKN 101 disebutkan:
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan.”
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.”
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap FIGHT di PTUN dengan menghadirkan.”
4 Poin Analisis Dr. Rahman Sabon Nama
1. Narasi Bermakna Bersayap & Politis
Menurut Rahman, narasi “Pak Presiden seperti ayah saya” adalah narasi bermakna bersayap dan politis yang bersifat retorik untuk membangun legitimasi personal, menggeser substansi hukum ke ranah simpati publik.
2. Posisi Legitimasi Pasca Putusan MK & MA 30 Oktober 2026
Dalam analisisnya, Rahman menyebut surat keterangan pendidikan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga, menurut analisis tersebut, tidak memenuhi syarat sebagai Walikota Solo maupun Wakil Presiden. Void Ab Initio,batal sejak awal pencalonan, dianggap tidak pernah ada.
3. PTUN Dinilai Bukan Jalur yang Tepat
Menurut Analisis RSN, langkah melalui PTUN tidak tepat karena proses telah final di Mahkamah Agung. Yang diperlukan, menurutnya, adalah penyelidikan hukum pidana terkait skandal hukum dan dugaan manipulasi dokumen administrasi, bukan sengketa PTUN. Langkah tersebut adalah ranah penegakan hukum pidana dan audit kelembagaan.
4. Kesimpulan: Tidak Perlu Pemakzulan
Rahman menyimpulkan, DPR/MPR tidak perlu memakzulkan karena telah batal demi hukum. Mundurnya Gibran dan terbongkarnya dugaan skandal penyadapan terhadap Presiden menjadi sentrum runtuhnya pengaruh politik Geng Solo dan jaringan oligarki.
Ia menekankan perlunya penyelidikan tuntas hingga ke aktor intelektual, sesuai due process of law dan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi
Analisis ini merupakan pandangan hukum dan kajian akademik, bukan vonis pidana. Semua berdasarkan dokumen dan perkembangan hukum terkini untuk diskusi publik, sebagaimana tercantum dalam poster resmi PDKN 101.
