ARD-NEWS.COM.Jakarta- Sejumlah aktivis, akademisi, dan jurnalis menggelar diskusi publik _“Pancasila dan Tantangan Kekinian: Catatan untuk Pemerintah Presiden Prabowo Subianto”_ di Jakarta Selatan, memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni.
Diskusi diinisiasi Pande K. Trimayuni (Ketua FOKAL UI), Bob Randilawe (Pemerhati Ekologi dan Politik Kebangsaan), dan Nanda Abraham (Pengamat Politik & Ekonomi/Ex Ketua ASJB). Forum ini jadi ajang konsolidasi sekaligus kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang dinilai anti kritik, meski sebagian peserta siap mendukung jika kebijakan berpihak pada rakyat.
Pertanyaan kunci yang dibahas: _Apakah praktik ketatanegaraan pemerintahan Prabowo sudah sesuai Pancasila dan UUD 1945?_ Narasumber utama Prof. Dr. Asvi Warman Adam dan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti. Penanggap hadir dari beragam latar: Suzie Sudarman, Freddy Siahaan, Lukas Luwarso, Tabah Calo, Ketua GMNI Tangsel, aktivis 65 hingga Gen Z, akademisi, jurnalis, eks diplomat, dan diaspora.
Ketua FOKAL UI Pande K. Trimayuni menyebut forum menyoroti krisis tata kelola struktural. “Pancasila harus jadi metode analisis kritis untuk mengadili pelanggaran kebijakan publik yang abaikan Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya. Ia mencontohkan penggunaan 20% dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai langgar prinsip transparan dan akuntabel.
Pengamat Nanda Abraham menilai MBG bias teknokratis-sentralistik. “Rawan geser hak anak jadi proyek logistik besar yang minim akuntabilitas fiskal,” ujarnya. Peluncuran massal Koperasi Merah Putih juga dikritik karena kejar target kuantitas tanpa pengawasan memadai.
Forum menilai ada regresi demokrasi struktural. Kebijakan kerap dirumuskan tergesa-gesa, minim kajian dan konsultasi publik, serta dikuasai segelintir elite. “Program strategis hajat hidup orang banyak dikuasai aktor tertentu. Pemerintah lebih utamakan pencitraan daripada selesaikan kemiskinan, lapangan kerja, dan pendidikan,” ungkap forum.
Meski kritis, forum menyimpulkan niat Presiden Prabowo pada dasarnya baik untuk keadilan sosial. Namun perlu pertanggungjawaban hukum dan etis atas kebijakan yang disinyalir langgar Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat sipil didorong terus lakukan _checks & balances_ terhadap pembantu presiden yang diduga korup dan antikritik.(NKO)
