FSPMI Riau Konsolidasikan Perjuangan Buruh, Sembilan Agenda Reformasi Perlindungan Ketenagakerjaan Mengemuka
PEKANBARU, RIAU – ard-news.com — Perjuangan mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Buruh Riau yang digelar di Aula Wareh Kupie, Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Forum yang mempertemukan sejumlah unsur organisasi pekerja tersebut membahas dua isu strategis, yakni Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan serta kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Kegiatan ini menjadi ruang sosialisasi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat pemahaman, menyatukan langkah, dan mengawal agenda perjuangan buruh di Provinsi Riau.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal DPP FSPMI Sabilar Rosyad, Ketua DPW FSPMI Riau Satria Putra, perwakilan Konsulat Cabang (KC) kabupaten/kota se-Riau, perwakilan DPP SBCI Addermi, Ketua DPW SPI Riau Misngadi, serta Korwil SBSI Riau Kormaida Siboro.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra.
Dalam sambutannya, Satria mengajak seluruh elemen buruh untuk memperkuat perjuangan secara kolektif, menjaga soliditas, dan mempertahankan kekompakan dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja.
SEMBILAN AGENDA KSPI: DARI OUTSOURCING HINGGA JAMINAN PESANGON
Pembahasan utama disampaikan Sekretaris Jenderal DPP FSPMI, Sabilar Rosyad, yang menguraikan sembilan agenda usulan KSPI dalam memperkuat perlindungan ketenagakerjaan.
Sembilan agenda tersebut mencakup perluasan ruang lingkup perlindungan pekerja, pembenahan sistem outsourcing, kepastian hubungan kerja, penyesuaian upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pengupahan berdasarkan masa kerja, penerapan struktur dan skala upah yang berkeadilan, pemulihan komponen pesangon seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dicabut, penguatan jaminan pesangon, serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah sistem kerja alih daya atau outsourcing.
Dalam pemaparannya, Sabilar menekankan pentingnya kepastian status pekerja, pemenuhan upah minimum, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kebebasan berserikat, hak perundingan melalui serikat pekerja, serta kepastian hak pesangon.
Selain itu, disoroti pula perlunya perlindungan terhadap pekerja dari praktik PHK sewenang-wenang. Dalam usulan yang disampaikan, apabila perusahaan penyedia tenaga kerja melakukan pelanggaran ketentuan outsourcing, perlu ada konsekuensi hukum terhadap status hubungan kerja dengan perusahaan pengguna sesuai mekanisme hukum yang diperjuangkan.
Pada aspek pengupahan, KHL dan masa kerja menjadi dua hal penting yang disoroti. Keduanya dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam membangun sistem upah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus memberikan penghargaan terhadap pengalaman dan masa pengabdian.
PEMBATASAN TKA DAN PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM
Agenda lainnya menyangkut pembatasan tenaga kerja asing (TKA). Dalam materi yang disampaikan, terdapat usulan perbandingan satu tenaga kerja asing untuk tiga tenaga kerja lokal, pembatasan masa kerja TKA maksimal tiga tahun, serta kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
Sementara itu, terkait penegakan hukum ketenagakerjaan, peserta mendapatkan pemahaman mengenai dua jalur penanganan pelanggaran, yakni pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan dan dugaan tindak pidana yang dapat dilaporkanl kepada kepolisian.
Pembedaan mekanisme tersebut menjadi penting agar pekerja dan serikat pekerja memahami jalur penyelesaian yang tepat ketika menghadapi persoalan hubungan industrial maupun dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.
UPAH MINIMUM BUKAN SEKADAR ANGKA
Pembahasan mengenai UMP dan UMK juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Kebijakan upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan daya beli, kelayakan hidup, dan kesejahteraan pekerja.
Karena itu, penguatan pemahaman terhadap regulasi pengupahan menjadi penting bagi serikat pekerja, terutama dalam mengawal kebijakan upah agar memperhatikan kebutuhan hidup layak serta prinsip keadilan bagi pekerja.
Melalui forum ini, FSPMI bersama unsur organisasi pekerja yang hadir diharapkan semakin memperkuat konsolidasi dan kapasitas advokasi dalam memperjuangkan perlindungan ketenagakerjaan.
Sebab, bagi kaum buruh, perjuangan tidak berhenti pada tuntutan kenaikan upah. Kepastian status kerja, jaminan sosial, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, hak berserikat, serta jaminan pesangon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan pekerja.(amir)
