KETUM PDKN 101 NILAI KEBIJAKAN CEO DANANTARA SOAL PLN BATAM BERTENTANGAN DENGAN PRABOWO
JAKARTA, ARD NEWS.COM – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) 101, Dr. Rahman Sabon Nama, menilai kebijakan Kepala BP BUMN/CEO Danantara Dony Oskaria terkait PLN Batam bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rahman, Presiden Prabowo menginginkan pengurangan jumlah BUMN karena membebani keuangan negara. Namun, kebijakan Kepala BP BUMN/CEO Danantara justru terbalik dengan menambah jumlah BUMN, yakni menjadikan PT PLN Batam menjadi BUMN di bawah Danantara.
“Kebijakan tersebut hanya untuk melindungi kepentingan elit kelompok tertentu di lingkungan dekat Presiden,” ujar Rahman kepada ARD http://NEWS.COM di Jakarta.
Alumnus Lemhanas RI itu mengungkapkan, dari penelusuran timnya, permasalahan utama PLN adalah cashflow. Besarnya subsidi dan kompensasi tahun 2025 sebesar Rp 210 triliun yang belum dicairkan Kementerian Keuangan menyebabkan blackout atau pemadaman berkelanjutan di Pulau Sumatera.
Penyebab utamanya, kata dia, adalah kelangkaan suplai bahan bakar batu bara, gas, dan diesel oil.
Menurutnya, sumber permasalahan karena Danantara tidak jadi menyetor dividen ke kas negara sebesar Rp 120 triliun.
“Seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasional mendesak BUMN strategis PLN. Walau tidak sepenuhnya menutupi tunggakan subsidi dan kompensasi, dana PLN harus diamankan untuk melindungi hajat hidup orang banyak dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Rahman menilai kebijakan Kepala BP BUMN/CEO Danantara lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu bermuatan KKN, dengan menjadikan PT PLN Batam menjadi BUMN agar memudahkan Danantara menggelontorkan dananya secara langsung.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
“Ini kebijakan konyol dan sangat berbahaya. Blackout PLN dapat digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo. PLN itu badan usaha strategis menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, tetapi dikelola secara amatir hanya untuk menyelamatkan kepentingan kelompoknya,” ujarnya.
Menurut Rahman, PT PLN Batam seharusnya mandiri sebagai unit usaha tersendiri. Aspirasi yang diserap PDKN dari masyarakat Melayu Riau-Batam mempertanyakan kebijakan tersebut.
“Danantara seharusnya melakukan audit menyeluruh terhadap skandal blackout PT PLN Batam dan PLN untuk melihat kondisi keuangan kedua entitas tersebut. Tidak seharusnya tergesa-gesa. Dony Oskaria sebagai CEO Danantara/Kepala BP BUMN menjadi tidak profesional, hanya menjadi robot operator yang dikendalikan kekuasaan di lingkungan dekat Presiden yang terafiliasi dengan Dirut PLN Batam, adik Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra,” jelasnya.
Skandal PLN ini, menurut Rahman yang juga cucu buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap manajemen Danantara dan melakukan perombakan total sebelum menjadi masalah kronis yang membebani keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP BUMN/Danantara dan PT PLN Batam belum memberikan keterangan resmi.
