ARD-NEWS.COM. Jakarta.// Munculnya wacana kalau kepala daerah akan dipilih oleh DPRD yang dilontarkan oleh Presiden kini mendapat tanggapan keras dari kalangan akademisi.
Yohanes Oci menyampaikan kritikan keras ke Presiden jika idenya itu adalah bagian dari ketidakpahaman akan demokrasi dan sebuah bentuk pengangkangan terhadap kedaulatan rakyat.
“Bagian dari ketidakpahaman beliau akan arti dari demokrasi. Kalau ini benar terwujud maka ini preseden buruk dan bagian dari pengkianatan terhadap kedaulatan rakyat,” tegas Yohanes Oci selaku direktur eksekutif Puspolrindo ketika ditelepon oleh awak media (14/12/2024).
Dirinya menjelaskan persoalan biaya politik yang sangat besar itu adalah kegagalan dari Partai Politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
“Ini kan kegagalan dari partai politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Partai politik saat ini lebih pada orientasi politik fragmatis sehingga menghilangkan fungsi pengkaderan dan pendidikan politik,” ujar alumnus Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi ini.
Ia menyampaikan bahwa saat ini belum ada satu pun riset ilmiah yang menjelaskan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menghilangkan politik uang dan mengurangi biaya politik.
“Tunjukan kepada saya satu riset ilmiah bahwa kalau sistem itu akan menghilangkan politik uang dan mengurangi biaya politik. Kalau memang ada hasil risetnya dan kita siap berdebat secara ilmiah soal hasil riset itu,” sambungnya.
Saat ini seharusnya berpikir menuju demokrasi deliberatif sehingga yang harus diperkuat adalah peran dan fungsi partai politik.
“Saatnya kita menuju demokrasi deliberatif. Untuk itu perkuatkan partai politik dan dorong mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jangan karena biaya politik mahal karena politik fragmatis lantas kita amputasi demokrasi, ini sangat menggelitik bagi saya,” tutupnya. (ns/ar)
