Ard-news.com.Jakarta- Meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat Latihan Bela Negara menjadi sorotan. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen.
Kelima peserta itu tewas saat mengikuti pelatihan manajerial calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Lima nyawa hilang dalam program negara. Ini bukan persoalan teknis biasa,” kata Hardjuno di Jakarta, Senin, 30/6/2026.
Menurutnya, yang harus diperiksa bukan hanya penyebab medis. Proses seleksi kesehatan, desain latihan, standar keselamatan, kesiapan tenaga medis, hingga rantai komando harus dievaluasi.
“Negara memiliki kewajiban hukum memastikan setiap peserta pulang dalam keadaan selamat,” ujarnya.
*Bandingakan dengan Singapura dan Inggris*
Hardjuno menyorot standar akuntabilitas negara lain. Di Singapura, kematian satu prajurit akibat heat stroke pada 2018 memicu penghentian latihan, penyelidikan independen, hingga proses hukum personel yang lalai.
Di Inggris, kematian tiga tentara cadangan berujung sanksi institusional terhadap Kementerian Pertahanan karena gagal mengelola risiko keselamatan.
“Kalau satu kematian di Singapura saja memicu penyelidikan berlapis, Indonesia tidak boleh menganggap lima kematian sebagai risiko biasa,” katanya.
*DPR Minta Latihan Dihentikan Sementara*
Desakan serupa datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta Kementerian Pertahanan menghentikan sementara latihan SPPI dan melakukan evaluasi menyeluruh.
Hardjuno menilai pemerintah perlu segera membentuk tim investigasi independen di luar penyelenggara. Hasilnya harus dibuka ke publik dan keluarga korban.
Ia juga meminta kurikulum pelatihan dievaluasi. Sebab, peserta SPPI merupakan warga sipil calon pengelola koperasi, bukan prajurit.
“Disiplin penting, tetapi keselamatan peserta adalah batas yang tidak boleh dikompromikan. Tidak ada target program negara yang lebih berharga daripada nyawa warga negaranya,” pungkasnya.(NKO)
