ARD-NEWS.COM.akarta. Praktisi pemerintahan, Dr. Aos Kuswandi, M.Si memberikan pandangan singkat terkait perintah efisiensi dari pemerintah kepada pemerintah daerah.
Dr. Aos Kuswandi, M.Si menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kewajiban dari pemerintah dan itu dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan yang berkuasa selama ini.
“Efisiensi anggaran sebetulnya ini dari zaman siapa pun pemerintahan selalu menjadi fokus perlu efisiensi anggaran,” ujar Dr. Aos Kuswandi, MSi ketika dimintai keterangannya oleh awak media melalui via whatsapp (26/02/2025).
Ia menjelaskan bahwa efisiensi di era Presiden Prabowo saat ini sangat luar biasa dan berdampak pada seluruh mata anggaran di Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat nampak sekali.
“Kalau yang sekarang ini kelihatannya sangat luar biasa, sehingga nampak pemapasan mata-mata anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah sangat nampak sekali efisiensinya,” papar dewan Pakar KAPSIPI ini.
Ia pun menegaskan bahwa dalam menilai efisiensi anggaran oleh pemerintah saat ini dapat dikaji dari aspek tujuan berorganisasi.
“Aspek efisiensi anggaran dapat dilihat dari beberapa sisi, kalau dilihat dari aspek tujuan berorganisasi maka efisiensi sangat penting. Hal ini bertujuan agar apa yang dianggarkan dengan apa yang diprogramkan harus sesuai dengan hasil output kinerja atau performance pemerintahannya,” sambungnya.
Dilain sisi, dirinya menjelaskan bahwa selama ini pemerintah kadang tidak mencapai program strategis sehingga tujuan efisiensi itu tidak tercapai.
“Yang sering terjadi selama ini dari setiap rezim pemerintahan itu selalu ada program yang tidak tercapai walaupun sudah diprogram atau dianggarkan sehingga efisiensi itu tidak tercapai. Jadi efisiensi itu bukan hanya soal pengehamatan anggaran tapi lebih pada program prioritas yang penting didahulukan,” pintahnya.
Ia pun berharap agar ditengah efisensi anggaran, pemerintah perlu juga memperhatikan aspek penerimaan negara dengan menerapkan pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
“Selain efiseinsi seharusnya pemerintah menata dengan baik terkait dengan penerimaan negara dengan cara menghilangkan praktik KKN,” tutupnya. (**).
