ARD-NEWS.COM//jakarta — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali menegaskan pentingnya komitmen dari para kepala daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan awak media baru-baru ini di Jakarta.
Rahmad menyoroti bahwa komitmen kepala daerah terhadap prinsip good governance merupakan kunci utama dalam mendorong perubahan nyata di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kepala daerah harus mampu menjadi pionir dalam menegakkan integritas, bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai teladan di mata publik,” ujarnya.
BPI KPNPA RI juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk lebih banyak daerah sebagai proyek percontohan dalam Program Kabupaten/Kota Anti-Korupsi (KaTaKu). Lembaga yang fokus pada pemantauan praktik korupsi ini menyatakan telah menginstruksikan seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah untuk turut serta dalam mendukung gerakan ini.
Dalam waktu dekat, BPI KPNPA RI akan menyelenggarakan diskusi publik nasional mengenai isu korupsi di Indonesia. Acara tersebut akan menghadirkan Mendagri dan sejumlah kepala daerah sebagai narasumber.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kota Mataram, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah percontohan nasional anti-korupsi bersama Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penunjukan ini didasarkan pada observasi KPK yang menilai komitmen pimpinan daerah, inovasi kebijakan, strategi tata kelola, serta hasil audit BPK yang menunjukkan nihil temuan korupsi dalam dua tahun terakhir.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyambut dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab atas penetapan tersebut.
“Ini adalah kehormatan sekaligus tantangan besar. Kami ingin membuktikan bahwa komitmen terhadap integritas bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.
Mohan menambahkan, upaya membangun kota bebas korupsi memerlukan kerja kolektif seluruh elemen pemerintah kota, dari pimpinan hingga staf teknis.
“Empat tahun terakhir menunjukkan tren positif reformasi birokrasi di Mataram. Tapi membangun budaya integritas bukan pekerjaan sehari-dua hari. Ini proses jangka panjang yang harus dijalankan dengan konsistensi,” ujarnya.
Ketua Umum BPI KPNPA RI menutup dengan menyampaikan harapannya agar lebih banyak daerah mengikuti jejak Mataram dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.(red)
