Bandung.Ard-news.com – Langkah tegas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dalam menetapkan Syaifuddin Wakil Bupati Kabupaten Indramayu sebagai tersangka mendapat apresiasi dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai penetapan tersangka tersebut menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum tetap bekerja profesional dan responsif terhadap berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejati Jawa Barat atas keberanian dan komitmennya dalam menegakkan hukum. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ujar Rahmad Sukendar, Sabtu (13/6/2026).
Rahmad Sukendar mengungkapkan, BPI KPNPA RI merupakan salah satu pihak yang sejak awal aktif melaporkan dan mengawal kasus tersebut. Selain menyampaikan laporan kepada Kejati Jawa Barat, pihaknya juga beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung dan Kejati Jabar guna mendesak percepatan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
Menurutnya, perjuangan panjang yang dilakukan lembaganya bersama elemen masyarakat akhirnya membuahkan hasil dengan adanya penetapan tersangka oleh Kejati Jabar.
“Sejak awal kami meminta agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan. Kami bersyukur Kejati Jabar merespons dengan cepat dan mengambil langkah hukum yang tegas. Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat yang mendambakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,” tegasnya.
BPI KPNPA RI juga mendukung langkah lanjutan Kejati Jabar untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka demi memperlancar proses penyidikan serta menghindari potensi menghilangkan barang bukti maupun mempengaruhi saksi-saksi.
Rahmad menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk terus membersihkan praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami berharap proses hukum berjalan sampai tuntas. Jika dalam pengembangan perkara ditemukan keterlibatan pihak lain, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” katanya.
Ia menambahkan, BPI KPNPA RI akan terus mengawal jalannya proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
“Komitmen kami jelas, mendukung aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan mengawal setiap kasus yang merugikan keuangan negara. Kejati Jabar telah menunjukkan langkah yang tepat dan layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” pungkas Rahmad Sukendar.(Red)
