Pasuruan, ARD-NEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (DPP YLBH) Sarana Keadilan Rakyat secara resmi melantik Pengurus Yayasan beserta empat ketua divisi dalam struktur kepengurusan. Acara pelantikan tersebut digelar di Jalan Sili, Dusun Manaruwi, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, pada Sabtu (24/01/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi YLBH Sarana Keadilan Rakyat dalam memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pendampingan hukum.
Adapun empat divisi yang dilantik dalam kesempatan tersebut meliputi Divisi Perlindungan Konsumen yang diketuai oleh Wardi, Divisi Bidang Hukum yang diketuai Herlin Rahmawati, S.H., Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang diketuai Anis Dahniar, serta Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi yang diketuai M. Muchdor.
Pembentukan empat divisi tersebut bertujuan untuk mempermudah pengurus dan anggota dalam menjalankan tugas secara lebih terarah dan proporsional. Hal ini seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dan meningkatnya permintaan pendampingan hukum.
Heri Siswanto, A.H., M.H., dalam keterangannya saat pengukuhan empat divisi, menjelaskan bahwa pembagian tugas ini dilakukan agar setiap pengurus dan anggota dapat fokus sesuai bidangnya masing-masing dalam melayani masyarakat.
“Sengaja dibentuk empat divisi di tubuh YLBH Sarana Keadilan Rakyat agar para pengurus dan anggota dapat menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional saat membantu masyarakat sesuai bidang masing-masing,” terang Heri Siswanto.
Sementara itu, Ketua Yayasan Sarana Keadilan Rakyat, Khoirul Huda, dalam sambutannya mengimbau seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa menjaga sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Saya menghimbau kepada seluruh ketua divisi agar selalu bersinergi. Jika ada permasalahan di lapangan, hendaknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Fadjar Koestanto selaku pengawas YLBH Sarana Keadilan Rakyat berpesan kepada seluruh ketua divisi agar membangun kepercayaan serta menjunjung tinggi amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi.
“Setiap ketua divisi harus bekerja secara proporsional, amanah, dan bertanggung jawab. Amanah menuntut dedikasi, integritas, serta komitmen untuk membawa organisasi ini menjadi lebih baik,” tegasnya.
Ketua Divisi Bidang Hukum, Herlin Rahmawati, S.H., menyampaikan komitmennya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara finansial dengan memberikan layanan hukum secara cuma-cuma atau gratis.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pembina YLBH Sarana Keadilan Rakyat atas kepercayaan yang diberikan. Tugas ini tidak mudah, namun akan saya jalani dengan dedikasi tinggi, profesionalisme, dan integritas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anis Dahniar selaku Ketua Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Ia mengaku tidak menyangka ditunjuk sebagai ketua divisi, mengingat selama ini dirinya aktif memperjuangkan hak-hak anak korban pelecehan seksual.
“Saya tiba-tiba diajak bergabung dan dipercaya memimpin Divisi PPA, karena pendiri yayasan mengetahui bahwa selama ini saya sering membantu dan memperjuangkan anak-anak korban pelecehan seksual oleh para predator,” tuturnya.
Di penghujung acara, Ketua Divisi Hubungan Masyarakat, M. Muchdor, menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan silaturahmi antar pengurus dan anggota. Ia menekankan bahwa pembentukan divisi bukan untuk memecah organisasi, melainkan untuk memperkuat profesionalisme kerja.
“Dibentuknya empat divisi bukan berarti kita terpecah, tetapi pembagian tugas agar lebih terarah dan tidak rancu. Kita adalah satu keluarga besar, satu sakit maka kita semua ikut merasakan. Kita tetap solid selamanya,” pungkasnya. (Red).
