ARD- NEWS CON Morowali //Diduga protek Liar Warga Masyarakat yang kena dampak proyek Strategis Nasional Minta Pemerintah Pusat turun tangan lakukan investigasi dan konfirmasi serta segerah tutup reklamasi tersebut.
Darsono warga setempat “Perlu adanya evaluasi proyek strategis nasional yang memicu, reaksi di daerah khususnya di sulawesi tengah.
Kementrian perikanan dan kelautan di nilai melakukan pelayanan yang salah dengan memberikan izin reklamasi kepada PT. BTIIG/PT.IHIP di tiga desa yakni desa Topogaro, Desa Tondo dan Desa Ambunu. Morowali, pungkas Darsono. Rabu 5/2/2025.
Masih dengan Darsono ” Reklamasi laut yang akan di bangun di atas lahan seluas 7180 Hektar (tuju ribu seratus delapan puluh). Terkuak paska ribut-ribut soal pemagaran Laut PIK2 di tangerang.
Kasus serupa PIK 2 ikut membuka kasus Proyek Strategis Nasional (PSN).di sulawesi tengah
Pasalnya laut yang seluasnya 7180 Hektar Yang melibatkan 3 desa yakni Desa Topogaro, Desa Tondo, Desa Ambunu. Perusahaan belum mengantongi izin warga akan protes keras untuk di berhentikan reklamasi.
Lanjutnya proyek Reklamasi tersebut sempat di berhentikan oleh kementrian KKP lewat Derokforal pengawasan sumberdaya perikanan, pasalnya proyek ini, tidak mengantongi izin reklamasi dan tidak mendapat persetujuan pemanfaatan, penyesalan ruang laut.
*proyek strategi nasional/PSN :* semua aturan dilanggar, yang di untungkan para pelaku usaha termasuk yg memberikan kebijakan, Siapa yang bermain disini..? Perlu kita laporkan, Kita warga 3 desa Topogaro,Desa Tind,Desa Ambunu yang di rugikan, Sudah saatnya warga 3 Desa Topogaro,Desa Tondo,Desa Ambunu harus cepat bergerak memperhrntikan reklamasi, Tutup Darsono .(red).
