Jakarta- Ard-news. Com— Gelombang desakan dari akar rumput kembali menggema di Ibu Kota. LSM Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sumatera Selatan bersama elemen masyarakat dari berbagai daerah di Sumsel mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi tersebut menjadi bentuk protes keras terhadap dugaan penyimpangan PT Melania/Samrock yang dianggap telah merugikan masyarakat Desa Talang Kemang selama bertahun-tahun.
Massa membawa poster dan spanduk tuntutan, menyerukan agar pemerintah pusat tidak lagi menutup mata terhadap persoalan HGU perusahaan yang dinilai berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Orasi Menggema di Depan Kantor ATR/BPN RI
Perwakilan masyarakat Desa Talang Kemang, Wasito, bersama Ketua LSM KRAK Sumsel, Feri Utama, memimpin penyampaian tuntutan di depan gedung ATR/BPN RI. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu keadilan.
30 Menit Orasi, Massa Diterima Audiensi
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya dipersilakan bertemu perwakilan Kementerian ATR/BPN RI. Delegasi aksi menyerahkan laporan resmi dan pernyataan sikap yang memuat berbagai dugaan pelanggaran PT Melania/Samrock, seperti HGU yang telah berakhir sejak 2023, lahan terlantar dan terbakar, hingga dugaan pengelolaan lahan di luar izin dan pada kawasan konservasi.
10 Tuntutan Resmi KRAK Sumsel dan Warga
Dalam aksi tersebut, KRAK Sumsel membacakan 10 tuntutan keras, antara lain pencabutan permanen HGU PT Melania/Samrock, audit menyeluruh, penegakan hukum tanpa kompromi, pemenuhan plasma, serta transparansi penuh hasil pemeriksaan.
Audiensi: Pihak ATR/BPN Janji Telaah Laporan
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Humas ATR/BPN, Subdit HGU, Subdit Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang, serta jajaran kementerian lainnya.
Kepala Subdit HGU Vivi menyampaikan bahwa laporan akan ditelaah secara menyeluruh dan perkembangan berikutnya akan diinformasikan kembali.
Wasito: “Dulu Kami Lapor ke DPRD Sumsel, Tapi Tidak Ada Kejelasan”
Dalam audiensi itu, Wasito juga mengungkapkan bahwa perjuangan masyarakat Talang Kemang bukan baru dimulai hari ini.
“Sebelumnya, masyarakat Talang Kemang Bersatu pada awal tahun lalu, Januari 2025, telah menggelar aksi besar di DPRD Sumsel dengan ribuan massa. Kami juga sudah melaporkan secara resmi ke DPRD Sumsel, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan atas laporan itu,” tegas Wasito.
Ia menambahkan alasan utama masyarakat datang langsung ke pemerintah pusat:
“Karena itu hari ini kami lapor ke Bapak Menteri ATR/BPN RI. Kami berharap Bapak Menteri peduli kepada kami dan anak bangsa,” ungkapnya, didampingi Ketua KRAK Sumsel, Feri Utama.
Wasito menegaskan bahwa masyarakat siap memberikan keterangan kapan pun dibutuhkan dan meminta agar pemerintah turun langsung memeriksa kondisi di lapangan.(red)
