ARD-NEWS.COM-Jakarta // Penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengungkapkan adanya tantangan yang dihadapi para jaksa, terutama di daerah, dalam menangani kasus korupsi. Salah satu hambatan utama adalah tekanan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga mengintervensi jalannya proses penyelidikan.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia), Rahmad Sukendar, menyampaikan kritik keras dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
Ia mengatakan bahwa hukum tidak boleh kalah oleh tekanan dari kelompok mana pun. Jika ada ormas yang berani menghalangi proses penyelidikan oleh jaksa, maka harus segera ditindak secara hukum.
“Masa hukum kalah sama ormas? Kalau memang ada ormas yang menghalangi penyelidikan jaksa, ya tangkap saja. Negara jangan sampai kalah oleh tekanan ormas,” ujar Rahmad, Jumat (7/6/2025).
Menurutnya, tindakan intervensi seperti itu bukan hanya melemahkan kinerja kejaksaan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jaksa itu aparat negara. Mereka bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk diintimidasi. Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmad mendorong Kejaksaan Agung untuk memberikan perlindungan maksimal kepada jaksa di daerah, terutama yang sedang menangani perkara korupsi besar yang melibatkan aktor kuat dan kelompok tertentu.
“Kami di BPI KPNPA RI siap mendukung penuh aparat hukum yang serius memberantas korupsi. Jangan takut pada tekanan. Hukum harus tetap berdiri tegak,” tutup Rahmad.
(Red)
