ARD-NEWS.COM. JAKARTA – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mengecam keras maraknya praktik perjudian yang beroperasi secara terang-terangan di wilayah Nabire, Papua Tengah. Ia menilai, pembiaran ini bukan hanya bentuk kegagalan aparat penegak hukum dalam menunaikan tugasnya, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat undang-undang dan kepercayaan rakyat.
“Kapolda Papua jangan tutup mata! Jangan biarkan hukum dipermainkan oleh mafia judi yang bersembunyi di balik topeng tempat hiburan. Ini bukan lagi soal pelanggaran kecil, tapi soal rusaknya moralitas institusi hukum di mata masyarakat,” tegas Sukendar.
Ia menambahkan, jika aparat benar-benar bersih dan memiliki komitmen memberantas perjudian, tidak mungkin praktik seperti ini bisa bertahan bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum.
“Jangan tunggu viral baru bertindak! Jangan jadikan opini publik sebagai alasan bergerak. Fungsi kepolisian adalah penegak hukum, bukan penonton dalam kebusukan yang sudah nyata-nyata terjadi di depan mata,” lanjutnya.
Warning Keras: Evaluasi dan Pecat Oknum yang Terlibat!
Rahmad Sukendar juga mengingatkan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dengan tegas menyatakan bahwa tugas Polri adalah menjaga ketertiban, melindungi rakyat, dan menegakkan hukum. Jika ada aparat yang justru melindungi pelaku perjudian demi kepentingan pribadi, maka ia meminta agar dilakukan evaluasi total bahkan pencopotan jabatan terhadap pihak yang terlibat.
“Kalau terbukti ada oknum yang menerima upeti dari pengusaha judi, copot dan adili secara terbuka! Jangan biarkan kepercayaan publik runtuh hanya karena segelintir aparat yang bermain mata dengan kejahatan.”
Judi Merusak Generasi dan Masa Depan Daerah
Menurutnya, perjudian bukan hanya masalah hukum, tapi masalah moral dan sosial. Dampaknya sangat luas, dari kemiskinan struktural, kehancuran rumah tangga, peningkatan kriminalitas, hingga kerusakan moral generasi muda.
“Jika aparat diam, itu artinya mereka ikut merusak masa depan Papua Tengah. Negara ini dibangun dengan darah dan keringat rakyat, bukan untuk dilacurkan demi uang haram perjudian.”(red)
