ARD-NEWS. COM. Jakarta. // Pemerintah pusat memotong anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah dalam rangka pemenuhan perimbangan keuangan pusat dan daerah dinilai positif oleh direktur eksekutif Puspolrindo, Yohanes Oci.
Yohanes Oci menjelaskan dalam diskusi publik melalui zoom bersama beberapa aliansi mahasiswa di Jakarta bahwa langkah pemerintah pusat ini ingin menegaskan kepada pemerintah daerah agar jangan terlalu tergantung pada pemerintah pusat terkait DAU dan DAK.
“Perihal kebijakan ini terselip pesan khusus untuk pemerintah daerah agar jangan terlalu menggantungkan diri pada pemerintah pusat. Kan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sangat jelas perihal urusan pelihan untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) sebagai titik nadir keberhasilan otonomi daerah,” tegas Yohanes Oci (13/02/2025).
Ia berpandangan bahwa selama ini pemerintah daerah selalu mengandalkan DAU dan DAK untuk mendongkrak pembangunan di daerah padahal kewenangan sudah diberikan melalui otonomi seluas-luasnya dan penuh tanggungjawab.
“Daerah selama ini terlalu bergantung pada pemerintah pusat padahal kewenangan sudah diberikan seluas-luasnya dan penuh tanggungjawab. Pemerintah daerah itu harus inovatif dan kreatif untuk memajukan daerahnya,” ungkap praktisi asal NTT ini.
Dirinya berujar menganalisis kebijakan presiden itu jangan parsialitas tapi harus holistik dengan melihat regulasi yang mengatur kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah.
“Nilai kebijakan itu harus holistik dengan acuan regulasi bukan parsialitas. Pahami tujuan otonomi daerah dan pahami undang-undangnya yang mengatur kewenangannya,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh mahasiswa agar tetap kritis dan bijak serta terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
“Mahasiswa itu harus kritis dan bijak. Karena kalau mahasiswa diam maka penguasa itu sesuka hati mereka menentukan kebijakan dan menjalankan kebijakan,” tutupnya (ns/ar).
