ARD-NEWS.COM.Jakarta- Banten. Kisruh hubungan antara Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di forum halal bihalal Pemkab Lebak pada Senin, 30 Maret 2026, menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat.
Dalam insiden itu, Hasbi disebut melontarkan pernyataan yang menyinggung latar belakang pribadi wakilnya, sementara Amir Hamzah mengaku tersinggung dan menilai ucapan tersebut tidak pantas disampaikan di ruang publik.
Menanggapi situasi tersebut, Direktur Eksekutif Puspolrindo Yohanes Oci menilai polemik itu bukan sekadar persoalan emosi antar pejabat, melainkan cermin merosotnya etika politik di level daerah. Ia menekankan bahwa jabatan publik menuntut kedewasaan, keteladanan, dan kemampuan menjaga martabat institusi pemerintahan.
“Ketika bupati dan wakil bupati saling menyerang secara terbuka, ini tidak elok dan tidak etis karena dipertaruhkan bukan hanya hubungan personal, tetapi wibawa pemerintahan daerah. Ini mencoreng etika pejabat publik. Yang dibutuhkan raykat itu sebenarnya kepemimpinan yang stabil, komunikatif, dan fokus bekerja,” kata Yohanes Oci (31/03)
Menurut Yohanes, seorang kepala daerah seharusnya menjadi perekat, bukan pemantik konflik. Ia menilai, jika relasi pimpinan daerah dibiarkan retak dan dipertontonkan ke publik, maka yang ikut terganggu adalah koordinasi birokrasi, konsolidasi program, hingga efektivitas pelayanan publik di tingkat kabupaten.
“Kalau bupati dan wakil bupati tidak bisa menjaga etika komunikasi, maka yang rusak pertama kali adalah kepercayaan ASN, lalu merembet ke jalannya roda pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ruang resmi pemerintahan bukan tempat untuk melontarkan serangan personal. Dalam pandangannya, kritik atas perbedaan kewenangan atau tugas masih bisa dibicarakan secara tertutup, proporsional, dan berdasarkan mekanisme pemerintahan yang benar. Namun ketika perbedaan itu dibawa ke forum terbuka dengan nada merendahkan, maka yang lahir bukan solusi, melainkan memperdalam polarisasi.
“Seorang pejabat publik harus tahu kapan bicara, bagaimana bicara, dan untuk kepentingan siapa dia bicara. Kalau itu hilang, maka etika pemerintahan ikut runtuh,” tegasnya.
Yohanes juga menyoroti dampak politik yang lebih luas. Menurut dia, hubungan yang tidak harmonis antara bupati dan wakil bupati bisa menciptakan persepsi bahwa pemerintah daerah kehilangan satu suara dalam pengambilan kebijakan. Situasi seperti itu, kata dia, berpotensi membuat birokrasi ragu, program melambat, dan publik menilai pemerintah daerah tidak solid.
“Kepemimpinan yang terbelah akan selalu tampak lemah di mata masyarakat. Dan dalam pemerintahan, kelemahan itu mahal harganya,” ucapnya.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik Banten karena dianggap memperlihatkan pentingnya etika politik dalam relasi antar pimpinan daerah. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi, harmoni antara bupati dan wakil bupati dinilai bukan sekadar urusan internal, melainkan syarat dasar agar pemerintahan berjalan efektif, stabil, dan berwibawa.(Red)
