ARD-NEWS.COM//Jakarta. Akhir-akhir ini perseteruan antara Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi kian memanas.
Kembali panasnya hubungan PDIP dan Jokowi bukan tanpa sebab, hal ini karena elit partai berlambang kepala banteng itu terus menyerang Jokowi atas kasus hukumnya Hasto Kristiyanto.
Elit PDIP kubu Hasto Kristiyanto menilai kasus hukum yang menjerat Sekjend Partai itu merupakan kriminalisasi mengatasnamakan hukum, hal ini ditandai dengan berbagai pernyataan dari sebagian elit partai dengan mengatakan ada orang yang meminta agar Jokowi tidak dipecat dari PDIP. Indikasi ini mereka menilai kasus hukum Hasto Kristiyanto murni kriminalisasi.
Hal itu berbeda dengan pandangan dari direktur eksekutif Puspolrindo, Yohanes Oci menilai PDIP terkesan blunder dalam membela kasus hukum Hasto Kristiyanto yang dikaitkan dengan politik.
“katanya partai (PDIP) taat pada konstitusi, taat pada hukum tapi kenapa elit PDIP terkesan panik dan kaitkan ini dengan politik,” ujar Yohanes Oci (17/03/2025).
Ia berharap agar elit PDIP berhenti menyerang Jokowi sebab berakibat fatal pada partai karena akan menimbulkan faksi didalam partai.
“Kalau diamati di PDIP sendiri sudah terjadi faksi. Itu bisa dilihat dengan gaya diamnya Puan Maharani dengan pendukungnya yang cendrung diam karena mereka sadar ini tidak baik bagi citra partai. Sementara yang berkoar-koar ini kan kubu nya Hasto yang selalu serang Jokowi,” tegas
Dikatakannya apabila benar yang diklaim oleh kubu Hasto Kristiyanto bahwa sebelumnya ada orang yang meminta agar tidak memecat Jokowi dari partai lebih bagus terbuka saja siapa orangnya sehingga publik juga tidak tergiring dengan pendapat yang tidak substansial.
“Sampaikan saja siapa orangnya (yang meminta agar tidak memecat Jokowi dari Partai PDIP). Ini kan kita jadi bertanya-tanya, apakah klaim kubu Hasto ini benar atau tidak atau jangan-jangan bagian dari penggiringan opini publik saja. Kalau dibiarkan terus-menerus tanpa ada keterbukaan dari mereka maka sama saja kita terjebak dalam perbedatan yang tidak substansial baik secara hukum maupun secara politik,” paparnya.
Ia pun berharap agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri menertibkan para kader partai karena akan mencedrai citra partai dan semakin lebar irisan politik dengan Prabowo
“Kalau saya sih berharap ketua umum PDIP segera benahi kader-kadernya dari segi komunikasi politik karena ini preseden buruk bagi partai dan ini membuat irisan yang cukup tajam dengan Prabowo karena narasi politisasi hukum secara tidak langsung menyeret Prabowo sebagai pemimpin eksekutif saat ini walaupun secara teori eksekutif tidak boleh intervensi yudikatif tapi imajinasi publik berkata sebaliknya,” tutupnya. (RED).
