MOROWALI, Ard-news- Konflik agraria antara warga Desa Torete dan PT Trans Asia Sejahtera (TAS), terkait rencana pembangunan kawasan industri PT Morowali Industri Sejahtera (MIS) dalam proyek strategis nasional (PSN) NEMIE terus memanas. Warga menilai PT TAS mengabaikan rekomendasi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Rina Maharadja, warga Torete sekaligus Pembina Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB), Selasa (13/1/2026).
Ia menyebut ketegangan di lapangan terus terjadi, dipicu kepentingan perusahaan yang dinilai memaksakan skema tali asih atau kompensasi lahan mangrove dengan nilai seminimal mungkin.
“Kami tidak tau siapa beking PT. TAS, sehingga berani mengabaikan Satgas PKA Sulteng bentukan Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Karena persoalan konflik agraria ini masih dalam penanganan Satgas PKA Sulteng,” ungkap Rina Maharadja.
Menelisik hasil rapat fasilitasi Satgas PKA Sulteng dalam penyelesaian konflik agraria masyarakat desa Torete dengan perusahaan PT. TAS di Kecamatan Bungku Pesisir yang dilakukan pada 9 Desember 2025 di aula kantor Bupati Morowali, sejumlah rekomendasi belum final dan masih dalam penanganan Satgas PKA Sulteng.
Ketegangan Demi Ketegangan terus Terjadi, Pemicu adalah Kepentingan Perusahaan
Terbaru kondisi di lapangan, meski ada penolakan, masih ada upaya intimidasi dan indikasi siasat busuk sedang dijalankan untuk memuluskan tali asih dan atau kompensasi lahan mangrove dengan harga seminim mungkin.
Kondisi ini dikuatkan dengan informasi yang dihimpun dan dokumentasi surat rencana penyerahan tali asih dan atau kompensasi lahan mangrove di Torete yang ditandatangani oleh KTT PT. TAS, Ir. Agus Riyanto, ST., serta ditujukan kepada Kades Torete, Amrin S dan Ketua BPD Torete, Baharudin.
Terkait adanya penjualan mangrove berkedok tali asih dan atau kompensasi ini masyarakat terus menggaungkan penolakan sebelum empat orang warga desa Torete, termasuk seorang aktivis lingkungan Arlan Dahrin dan salah seorang Jurnalis bernama Royman M Hamid yang ditahan Polres Morowali, segera dibebaskan.
Permintaan masyarakat Torete sederhana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng turun menyelesaikan agar masalah konflik agraria antarmasyarakat dengan perusahaan tambang PT. TAS tuntas sepenuhnya.
Beberapa alasan yang mendasari adanya penolakan yang terjadi oleh masyarakat Torete. Pertama, konflik agraria antar masyarakat dengan perusahaan PT. TAS, sudah dilaporkan dan sampai saat ini masih berproses di Satgas PKA Sulteng yang sedang menanti rekomendasi final dari Gubernur Sulteng.
Hingga Saat ini, Konflik Agraria di Torete Berdampak Hukum Terhadap Warga
Empat (4) orang warga setempat, termasuk seorang aktivis lingkungan dan seorang jurnalis, masih menjalani proses hukum di Polres Morowali akibat konflik dengan perusahaan, didampingi Advokat Rakyat Agussalim SH
Advokat Rakyat Agussalim SH menjelaskan, Pemkab serta Kementerian ESDM dan Presiden RI Prabowo Subianto mesti Hadir dalam upaya penyelesaian hal secara menyeluruh dan adil, sesuai rekomendasi Satgas PKA.
Mengapa rekomendasi Satgas PKA yang dibentuk Gubernur Sulawesi Tengah seolah diabaikan, padahal konflik ini masih dalam proses penanganan resmi, ujarnya
Disisi lain, informasi dan dokumentasi video intimidasi oleh pihak perusahaan terhadap warga Torete yang menolak penjualan asset desa Areal Penggunaan Lain (APL) lahan mangrove beredar.
Sejumlah masyarakat Torete yang keluarganya bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. TAS mendapat intimidasi dengan ancaman pemecatan.
Padahal masyarakat tidak menolak investasi dan sebaliknya masyarakat mendukung, namun berharap agar serbuan investasi menjadi berkah bukan justru menjadi petaka.
Namun, justru investasi yang ada di desa Torete menjadi sumber konflik. Apakah ini tujuan dari kehadiran investasi? (Nko)
