ARD-NEWS.COM-Serang //Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) dalam waktu dekat dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten Kunjungan ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar S.Sos.SH.MH bersama jajaran pengurus wilayah Propinsi Banten
Dalam keterangannya, Rahmad Sukendar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan institusi penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menumbuhkan partisipasi publik dalam pengawasan sosial.
“Kami akan menyampaikan berbagai masukan konstruktif terkait dinamika sosial dan penegakan hukum di wilayah hukum provinsi Banten termasuk isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Rahmad Sukendar Dalam keterangan tertulisnya,Sabtu (10/5).
Menurutnya, BPI KPNPA RI sebagai mitra kritis pemerintah juga membawa aspirasi masyarakat terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang dinilai meresahkan publik. Ia berharap pertemuan dengan Kapolda Banten dapat menghasilkan langkah konkret untuk peningkatan pelayanan dan penegakan hukum yang adil serta transparan.
“Kami percaya bahwa Polda Banten dan Jajaran terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. BPI KPNPA RI hadir sebagai sahabat sekaligus pengawas independen demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tambahnya.
Rencana kunjungan ini juga akan memberikan penghargaan BPI Award kepada Kapolda Banten dan beberapa Direktur dan ini merupakan bagian dari roadshow nasional BPI KPNPA RI dalam memperkuat jejaring kelembagaan serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pendekatan kemitraan strategis sesuai arahan dari Ketua Dewan Pembina BPI KPNPA RI Jendral Erwin Charara Rusmana yang juga sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan untuk jajaran BPI KPNPA RI sampai ke wilayah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh jajaran penyelenggara negara dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih dari segala bentuk penyimpangan
(Red)
