ARD-NEWS.Com-Jakarta II Nasional. Direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci mendukung langkah Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Manggarai terkait dengan penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD 2025.
Yohanes Oci menjelaskan langkah fraksi partai Nasdem itu berkaitan dengan adanya pagu anggaran yang masuk dalam RAPBD 2025 untuk prmbangunan 100 (seratus) rumah gendang yang tidak sesuai dengan urusan wajib maupun urusan pilihan pemerintah.
“Tidak salah penolakan dari fraksi Nasdem karena masih banyak post anggaran yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus dibenahi oleh pemerintah Manggarai,” tegas Yohanes Oci (01/12/2024)
Fraksi Nasdem paham dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam pembangunan daerah.
“Jelas di pasal 9 dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan klasifikasi urusan pemerintahan dan itu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam tata kelolah pemerintahan dengan otonomi yang nyata dan seluas-luasnya,” sambungnya.
Ia menjelaskan bukan menolak pembangunan rumah adat di Manggarai akan tetapi masih banyak tugas pemerintah daerah Manggarai yang harus dibangun mulai dari infrastruktur koneksi setiap kecamatan, setiap desa, dan setiap kampung termasuk irigasi untuk area pertanian.
“Saya bukan menolak pembangunan rumah adat, tapi kan masih banyak yang harus dibangun mulai dari pembangunan infrastruktur jalan maupun irigasi agar ada peningkatan hasil pertanian,” pintahnya.
“Mengelolah keuangan daerah itu dengan bijak dan kedepankan skala prioritas,” tutupnya.(ARD
