Rahman Sabon Nama Sambut Positif Kebijakan Pang lima TNI Ditarik Dari Garis Depan Penanganan KKB Di serahkan Kepada Polri.
Jakarta,Ard News. Com — Dr. Rahman Sabon Nama (RSN), Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) sekaligus alumnus Lemhannas RI, menyambut positif kebijakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait perubahan penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstrimis Bersenjata (KEB).
Perubahan nomenklatur tersebut tertuang dalam Telegram Rahasia Panglima TNI Nomor STR/10/2026 tertanggal 18 November 2026. Kebijakan ini, sebagaimana dijelaskan Panglima TNI, bertujuan membedakan kelompok bersenjata dengan masyarakat Papua secara luas agar masyarakat Papua tidak disamaratakan dengan kelompok yang melakukan aksi kekerasan bersenjata.
Menurut Rahman, perubahan istilah tersebut merupakan langkah positif karena pendekatan terhadap persoalan Papua harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan tidak menggeneralisasi masyarakat Papua.
Rahman mengungkapkan bahwa sejak 2013 dirinya telah mengusulkan agar istilah OPM diubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Usulan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa penanganan kelompok bersenjata perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat, sekaligus melindungi prajurit TNI dari risiko persoalan dan tuduhan pelanggaran HAM di tingkat internasional.
Empat Poin Strategis RSN untuk Penanganan Konflik Papua
Terkait dinamika konflik bersenjata di Papua, Rahman menegaskan bahwa gagasan penataan ulang peran TNI dan Polri bukanlah hal baru. Ia mengaku telah menyampaikan pandangan tersebut sejak Mei 2023, bahkan telah melaporkannya kepada Presiden.
Ada empat poin utama yang menjadi perhatian Rahman:
1. TNI Sebaiknya Ditarik dari Garis Depan Medan Tempur
Rahman menyarankan Panglima TNI agar mempertimbangkan penarikan pasukan dari garis depan operasi tempur atau back to barracks.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa dari kalangan prajurit TNI serta menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan tuduhan pelanggaran HAM terhadap aparat keamanan.
Ia menilai isu HAM di Papua memiliki dimensi internasional yang harus diantisipasi secara serius, terutama menyangkut perhatian dan sikap negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Kanada.
2. Penanganan Kelompok Bersenjata Diserahkan kepada Polri
Rahman berpandangan bahwa penanganan kelompok bersenjata di Papua perlu lebih mengedepankan pendekatan penegakan hukum.
Karena itu, ia menyarankan agar tugas penindakan terhadap kelompok bersenjata yang memenuhi unsur tindak pidana menjadi kewenangan Polri melalui satuan yang memiliki kompetensi, seperti Brimob dan Densus 88, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, TNI dapat lebih mengoptimalkan peran dalam bidang intelijen, pembinaan teritorial, pengamanan instalasi militer, serta dukungan pertahanan negara sesuai tugas dan kewenangannya.
3. Mengantisipasi Potensi Intervensi Asing melalui Isu HAM
Rahman juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan perkembangan diplomasi internasional terkait persoalan Papua.
Ia menyoroti perhatian sejumlah negara Barat dan kawasan Pasifik serta dorongan agar dilakukan peninjauan terhadap situasi HAM di Papua oleh Komisaris Tinggi HAM PBB.
Menurutnya, apabila persoalan dugaan pelanggaran HAM tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, hal tersebut berpotensi memperbesar tekanan diplomatik internasional terhadap Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan seluruh proses penanganan keamanan di Papua berjalan sesuai hukum, mengedepankan perlindungan masyarakat sipil, dan menjunjung tinggi prinsip HAM.
4. Optimalisasi Diplomasi Luar Negeri dan Sosialisasi PEPERA 1969
Pada poin keempat, Rahman mendesak pemerintah mengoptimalkan diplomasi luar negeri melalui seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Ia meminta KBRI di berbagai negara lebih aktif menyampaikan posisi resmi Indonesia terkait keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, termasuk menjelaskan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 sebagai bagian dari landasan diplomatik Indonesia mengenai status Papua.
Menurut Rahman, diplomasi harus dilakukan secara konsisten, berbasis dokumen sejarah dan hukum internasional, serta mampu menjawab berbagai narasi yang berkembang di tingkat global.
PENDEKATAN KEAMANAN HARUS SEJALAN DENGAN PERLINDUNGAN RAKYAT
Menutup pernyataannya, Rahman Sabon Nama menegaskan bahwa persoalan Papua tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan. Pemerintah perlu mengombinasikan penegakan hukum, perlindungan HAM, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta diplomasi internasional.
Ia berharap perubahan nomenklatur dari OPM menjadi KEB menjadi momentum untuk mengevaluasi strategi penanganan Papua secara menyeluruh.
“Jangan sampai masyarakat Papua disamakan dengan kelompok bersenjata. Negara harus hadir melindungi rakyat, menjaga kedaulatan NKRI, dan memastikan setiap tindakan aparat berjalan sesuai hukum serta menghormati HAM,” demikian sikap Dr. Rahman Sabon Nama.
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN).Alumnus Lemhannas RI