Rahmad Sukendar Desak Kapolda Jateng Segera Tangkap Pelaku Teror Tiga Mobil Wartawan, Dugaan Mafia Solar Harus Dibongkar
Semarang. Ard News. Com – Dugaan aksi teror, intimidasi, pengejaran, dan perusakan terhadap tiga kendaraan yang digunakan awak media di wilayah Semarang dan Demak, Jawa Tengah, mendapat perhatian serius Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPN PA RI), Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H.
Rahmad Sukendar mendesak Kapolda Jawa Tengah beserta jajaran Polres Demak agar segera bergerak cepat mengungkap kasus tersebut, menangkap para pelaku, serta membongkar pihak-pihak yang diduga berada di balik aksi pengejaran dan perusakan kendaraan wartawan.
Menurut Rahmad, peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari, 18 November 2026, bukan persoalan sepele. Tiga kendaraan awak media dilaporkan mengalami kerusakan setelah diduga dikejar dan dilempari batu oleh sekelompok orang tidak dikenal yang menggunakan sepeda motor.
Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi ketika awak media sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk menelusuri dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar di wilayah Semarang dan Demak.
“Saya mengecam keras tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan cara premanisme untuk menghalangi kerja jurnalistik. Kalau memang ada pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan atau investigasi wartawan, silakan gunakan hak jawab dan jalur hukum, bukan melakukan pengejaran, pelemparan batu, apalagi tindakan yang membahayakan nyawa,” tegas Rahmad Sukendar.
JANGAN BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN
Rahmad meminta kepolisian tidak hanya mengejar dan menangkap orang-orang yang melakukan pelemparan batu, tetapi juga mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya aktor intelektual yang mengatur atau memerintahkan aksi tersebut.
Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab aparat penegak hukum.
Siapa yang menggerakkan kelompok bermotor tersebut? Mengapa tiga kendaraan awak media menjadi sasaran pengejaran? Apakah aksi tersebut berkaitan dengan aktivitas penelusuran dugaan penyalahgunaan distribusi solar?
“Jangan sampai pelaku lapangan ditangkap, tetapi pihak yang diduga menjadi pengendali justru tidak tersentuh hukum. Polisi harus berani mengungkap semuanya. Kalau ditemukan bukti adanya pihak yang menyuruh atau mengorganisasi aksi tersebut, proses hukum juga harus menjangkau mereka,” ujarnya.
DUGAAN MAFIA SOLAR JANGAN DIABAIKAN
Rahmad juga menyoroti temuan awak media di SPBU 44.501.39 Terboyo Kulon, Jalan Yos Sudarso, Semarang.
Dalam penelusuran tersebut, awak media mendapati sejumlah dump truck diduga melakukan pengisian solar secara berulang. Bahkan, seorang pengemudi dump truck bernomor polisi B 9923 KIU disebut mengakui menjual solar kepada pihak pengelola galian dengan harga Rp 8.500 per liter.
Selain itu, awak media juga menemukan sebuah kempu atau tangki penampungan yang diduga digunakan untuk menampung BBM solar dalam jumlah besar.
Rahmad menegaskan, temuan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Jangan sampai dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi justru tidak tersentuh karena munculnya intimidasi terhadap pihak yang berusaha mengungkapnya.
“Kalau memang ada penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi, bongkar! Periksa SPBU terkait, telusuri kendaraan yang melakukan pengisian, periksa aliran distribusinya, dan ungkap siapa yang menerima maupun memperjualbelikan BBM tersebut. Namun, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional,” tandasnya.
BPI KPN PA RI SIAP KAWAL KASUS
Lebih lanjut, Rahmad meminta Kapolda Jawa Tengah memberikan perhatian khusus terhadap laporan dugaan kekerasan tersebut. Ia juga meminta penyidik mengamankan rekaman CCTV, memeriksa saksi-saksi, menelusuri identitas kendaraan para pelaku, serta mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat mengungkap rangkaian kejadian.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap wartawan merupakan bagian penting dalam menjaga kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
BPI KPN PA RI, lanjut Rahmad, akan mengawal perkembangan kasus ini dan mendorong agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan, objektif, serta tidak tebang pilih.
“Jangan biarkan wartawan bekerja dalam ketakutan. Jangan biarkan tindakan premanisme menjadi alat untuk membungkam pencarian kebenaran. Kami meminta Kapolda Jawa Tengah segera mengungkap kasus ini sampai tuntas. Tangkap pelakunya, telusuri siapa yang berada di belakangnya jika ada, dan bongkar dugaan penyalahgunaan distribusi solar yang menjadi awal penelusuran awak media,” tegas Rahmad.
Rahmad menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hukum harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan insan pers. Tidak boleh ada kelompok mana pun yang merasa memiliki kekuasaan untuk mengintimidasi, mengancam, atau mencelakakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. (red)