Tenggat 12 November Terlewati, Kejelasan Simpanan Nasabah BUMDes Boncah Kesuma Masih Dinantikan
ROKAN HULU – Ard-news.com — Persoalan simpanan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mitra Kesuma, Desa Boncah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, hingga kini masih menunggu kejelasan. Tenggat penyampaian laporan data simpanan seluruh nasabah pada 12 November 2026 telah terlewati, sementara perkembangan dan tindak lanjutnya masih perlu dipastikan.
Sebelumnya, dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Kabun pada 4 November 2026, Plt. Camat Kabun Jhon Heri bersama Kepala Desa Boncah Kesuma Ruslan, Ketua BPD Holik, dan Direktur BUMDes Khairul Umam membahas langkah penyelesaian persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, pihak BUMDes diberikan dua tahapan waktu. Pertama, paling lambat 12 November 2026 menyampaikan laporan data simpanan seluruh nasabah. Kedua, paling lambat 23 November 2026 menyampaikan laporan tabungan masyarakat, aset, serta hal-hal lain terkait BUMDes, termasuk serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru.
Tahapan tersebut diharapkan dapat membuka secara terang jumlah simpanan masyarakat, kewajiban yang harus diselesaikan, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban dan penyelesaiannya.
Saat dikonfirmasi ARD News pada 15 November 2026, pihak Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan ( Romi Yulianto) menyampaikan bahwa surat akan dilayangkan kepada pihak terkait.
“Akan kami surati bang, kebetulan saya kemarin sudah koordinasi juga dengan Kabid BUMDes DPMPD Rohul,” demikian keterangan yang disampaikan kepada ARD News.
Namun, hingga berita ini disusun, status penyampaian laporan yang ditargetkan pada 12 November tersebut belum diperoleh secara pasti.
ARD News juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur BUMDes Khairul Umam dan Kepala Desa Boncah Kesuma Ruslan. Akan tetapi, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
ARD News Desak Bupati Berikan Perhatian Serius
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik, ARD News secara tegas mendesak Bupati Rokan Hulu agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan BUMDes Artha Mitra Kesuma.
Bupati diharapkan menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu untuk menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan agar kondisi keuangan BUMDes, keberadaan aset, serta hak-hak nasabah memperoleh kejelasan.
Persoalan simpanan masyarakat tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dana yang mereka percayakan kepada BUMDes, termasuk bagaimana mekanisme penyelesaiannya.
ARD News menegaskan, pengawasan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong keterbukaan informasi dan penyelesaian yang bertanggung jawab.
Tenggat berikutnya, 23 November 2026, menjadi tahapan penting yang patut dikawal bersama. Publik tentu menunggu apakah laporan dan pertanggungjawaban yang dijanjikan dapat dipenuhi.
Redaksi ARD News tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Direktur BUMDes, Kepala Desa, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan.(amir)