ARD-NEWS. COM- Palu – Aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat Kota Palu, Robby dari Garda Pati, melontarkan kritik keras terhadap aktivitas perusakan lahan yang diduga dilakukan oleh PT Citra Palu Minerals (CPM) di wilayah Poboya. Ia menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, khususnya Gubernur dan Wali Kota, bersikap diam terhadap aktivitas yang disebut-sebut akan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa sianida untuk proses perendaman.
Menurut Robby, kegiatan tersebut sangat berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat Kota Palu, mengingat jaraknya hanya sekitar 5 kilometer dari pusat kota. Ia mendesak adanya transparansi dan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas perendaman yang diduga dilakukan demi kepentingan pribadi segelintir pihak.
“Kita mempertanyakan siapa yang berada di balik kegiatan ini. Kenapa Gubernur dan Wali Kota tidak berani bertindak? Padahal dampaknya bisa fatal bagi warga Palu,” ujar Robby.
Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum elit nasional, termasuk beberapa jenderal di Mabes Polri dan petinggi partai politik, yang diduga ikut membekingi kegiatan perendaman tersebut. Dari informasi yang diperolehnya, Robby menyebut aktivitas perendaman menghasilkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah per bulan, yang menjadi daya tarik kuat bagi para oknum berkepentingan.
“Kami curiga gubernur dan wali kota sudah dapat ‘aba-aba’ dari pusat, makanya mereka bungkam. Ini tidak bisa dibiarkan. Lingkungan kita yang jadi korban!” tegas Robby.
Melihat ketidakberanian dan kelambanan pemerintah daerah, Robby secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan langsung. Ia menilai, hanya intervensi dari kepala negara yang bisa membongkar jaringan kekuatan di balik aktivitas perusakan lingkungan di Poboya.
“Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden agar segera turun tangan. Jangan biarkan perusakan ini terus terjadi hanya demi kepentingan segelintir elit yang haus uang. Ini menyangkut nyawa dan masa depan warga Palu,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, juga angkat bicara. Ia menyatakan prihatin atas dugaan pembiaran terhadap kegiatan perusakan lingkungan yang dilaporkan terjadi di Poboya. Rahmad mendukung penuh langkah Robby dan masyarakat yang menolak perendaman berbahan sianida dan menilai negara tidak boleh kalah oleh kepentingan oligarki tambang.
“Kami dari BPI KPNPA RI akan turun langsung dan ikut mengawal proses ini. Bila benar ada oknum aparat dan elit partai terlibat, itu harus diusut tuntas. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi menyangkut marwah hukum dan keadilan sosial,” tegas Rahmad Sukendar.
Robby pun menegaskan bahwa dirinya bersama sejumlah aliansi masyarakat dan lembaga peduli lingkungan siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia juga menantang Gubernur dan Wali Kota Palu untuk menunjukkan keberanian menghentikan seluruh aktivitas perendaman di Poboya yang dianggap membahayakan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT CPM maupun pemerintah daerah terkait tuntutan tersebut.(red)
